Zona Mahasiswa - Sejumlah sivitas akademika dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024. 

Baca juga:  Ketua BEM UI Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Dicopot dari Jabatan dan Diskors 1 Semester

Kritik tersebut dilakukan setelah Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye. 

Jokowi sebelumnya mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara. 

“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa nggak boleh,” katanya setelah menyerahkan pesawat tempur ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) menyampaikan keterlibatannya dalam usaha menyembuhkan demokrasi yang dianggap terkoyak. Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan kembali keterlibatan mereka menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi yang dianggap mengalami keretakan.

Dalam pernyataan sikap tersebut, terdapat empat poin tuntutan yang disampaikan oleh UI. Pertama, mereka mengutuk segala bentuk aksi yang merugikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kedua, mereka menuntut agar hak pilih rakyat pada pesta demokrasi dapat dijalankan tanpa adanya intimidasi dan ketakutan. Ketiga, mereka mendesak agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari tekanan untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon). Dan yang terakhir, menyerukan agar seluruh perguruan tinggi di tanah air mengawasi dan mengawal ketat pemungutan dan penghitungan suara di daerah masing-masing.

Sedangkan beberapa guru besar dan sivitas akademika Universitas Hasanuddin (Unhas) mewarning Jokowi, seluruh pejabat negara, aparatur hukum dan aktor politik di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap berada di koridor demokrasi, mengutamakan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

“Selalu menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan menjadi instrumen demokrasi,” sebut Triyatni.

Selain itu, dia juga mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan berkomitmen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Forum guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) juga mengajukan seruan kepada masyarakat dan seluruh elemen bangsa agar bersama-sama berperan aktif dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung secara adil, jujur, dan aman.

Sementara itu, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) juga bergabung dalam mengadvokasi sikap penyelamatan demokrasi dan mengeluarkan permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak memihak dalam Pemilihan Umum 2024.

Dosen dari Fakultas Hukum (FH) Unmul, Herdiansyah Hamzah, menyatakan pandangan bahwa demokrasi Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang serius. Baginya, fondasi demokrasi yang diletakkan melalui peristiwa reformasi tahun 1998 kini terancam oleh dampak dari tindakan penguasa dan elit politik.

Herdiansyah menjelaskan bahwa upaya penyelamatan demokrasi ini dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggapnya memiliki cacat etik.

“Presiden tak bisa memihak, hentikan langkah politik yang hanya ditujukan demi kepentingan dinastinya. Jokowi merupakan Presiden semua rakyat Indonesia, tidak untuk anak dan keluarganya,” tukasnya.

Hal yang diutarakan sivitas akademika di atas menyusul sikap yang lebih dulu ditampilkan Universitas Gadjah Mada (UGM). Guru-guru besar UGM memprotes pemerintahan Jokowi lewat ‘Petisi Bulaksumur’.

Mereka berpendapat, eks Wali Kota Solo itu sebagai salah satu alumni kampus sudah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah tahapan penyelenggaraan negara.

Komentar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB X)

Melansir dari detik.com, menanggapi tentang beberapa sivitas akademika sejumlah kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ramai-ramai melayangkan kritik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB X) memberikan komentarnya.

Sultan mengatakan bahwa kritik merupakan hak warga negara untuk memberikan aspirasi, termasuk civitas akademika. Menurut Sultan, tinggal bagaimana pemerintah menanggapi kritik.

"Ya ndak apa-apa wong itu urusan akademisi, jangan tanya saya, itu kan otonom. Otonom ya terserah aja, aspirasi kok, demokratisasi kok," jelas Sultan saat ditemui wartawan di kantornya, kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Jumat (2/2/2024).

"Nggak apa-apa, sekarang hanya bagaimana pemerintah menanggapi aja, seperti itu saja. Nggak usah takut," ujar Sultan.

Sebelumnya, kritik kepada Presiden Jokowi datang dari civitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM) pada Rabu (31/1) lalu. Lewat petisi bernama Petisi Bulaksumur, mereka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap telah keluar jalur.

Petisi itu muncul setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir. Sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Adapun Petisi Bulaksumur dibacakan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dihadiri oleh sejumlah guru besar UGM, dosen, dan mahasiswa. Petisi itu dibacakan dalam acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM, Rabu (31/1).

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," ucap Koentjoro membacakan isi petisi.

Disebutkan dalam petisi itu beberapa hal yang menjadi pelanggaran di masa pemerintahan Jokowi. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

"Merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ujarnya.

Setelah UGM, giliran civitas akademika dari Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja. Mereka menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan' pada Kamis (1/2).

Kritikan mereka berisi tentang kondisi pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang jelang Pemilu 2024.

Pernyataan sikap yang melibatkan pimpinan universitas, guru besar, dosen, yayasan, mahasiswa, dan alumni, disampaikan secara langsung oleh Rektor UII Profesor Fathul Wahid di kampus terpadu UII, yang berlokasi di Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Fathul mengatakan pernyataan sikap ini murni bentuk keresahan anak bangsa terhadap kondisi Indonesia saat ini. Dia menegaskan pernyataan sikap ini tidak bersifat elitis.

"Perlu dipahami pernyataan sikap ini sama sekali tidak partisan. Ini betul-betul murni seruan moral anak bangsa yang tersadarkan bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia masih mempunyai daftar PR yang sangat-sangat banyak," kata Fathul, Kamis (1/2).

Setelah dua kampus tersebut, beredar informasi di kalangan awak media, beberapa universitas di Jogja juga akan melakukan aksi serupa.

Sivitas Akademika Kampus Ramai-ramai Kritik Pemerintah, Ada Apa dengan Kepemimpinan Presiden Jokowi?

Itulah ulasan mengenai sejumlah sivitas akademika dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024. 

Semoga ulasan ini bermanfaat bagi Sobat Zona. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita seputar mahasiswa dan dunia perkuliahan, serta aktifkan selalu notifikasinya.

Baca juga: Beginilah Lagu Kampanye dari Ketiga Pasangan Capres, Mana Nih yang Paling Bikin Terngiang-ngiang?