zonamahasiswa.id - Baru-baru ini Menaker Indonesia, Ida Fauziyah, memberikan statemen bahwa tingkat pengangguran di Indonesia terbanyak disumbang oleh kalangan lulusan pendidikan tinggi seperti SMA/SMK, diploma, dan terutama sarjana. Menurutnya, hal ini dikarenakan kalangan tersebut tak bisa memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia.

Baca juga: Kasus Pemuda di Ponorogo Bukan Depresi Gegara Tak Bisa Sekolah, Namun Karena Gagal Masuk Polisi

Angka pengangguran Indonesia didominasi oleh kalangan pendidikan tinggi

Lebih lanjut, Ida menyebutkan bahwa fakta kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia didominasi oleh kalangan lulusan SMP ke bawah, pekerja waktu penuh, hingga sektor informal. Pengangguran dari kalangan pendidikan tinggi terutama sarjana ini menjadi tantangan sendiri bagi Menaker dan Pemerintah Indonesia.

"Pekerja di Indonesia ini diisi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SMP ke bawah. Sementara kalau kita lihat profil ketenagakerjaan kita, yang menganggur justru banyak berasal dari tingkat pendidikannya lebih tinggi, yaitu SMA/SMK, diploma, dan sarjana," terang Ida pada Selasa lalu (27/12).

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2022 lalu, jumlah angkatan kerja di Indonesia terdapat 143,72 juta orang. Naik 3,57 juta orang bila dibandingkan dengan Agustus 2021. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja terdapat 135,30 juta orang, yang terindikasi angkanya naik sebanyak 4,25 juta orang dari Agustus 2021.

Tetapi, jumlah pengangguran Indonesia tercatat sebanyak 8,42 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,86 persen. Jika diumpamakan, dari 100 orang angkatan kerja akan terdapat 6 orang yang menjadi pengangguran.

Namun jika harus ditilik mendalam, sebenarnya tren penduduk usia kerja di Indonesia sudah mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-2019 lalu.

Tindakan Pemerintah Indonesia

Ida menambahkan kembali, untuk menghadapai fenomena menantang seperti ini, beliau berserta jajaran kementeriannya sudah mengimplementasikan beberapa kebijakan pasca pengesahan UU Ciptaker pada bulan November tahun 2020 lalu. Salah satu didalam kebijakan tersebut adalah adanya pendidikan vokasi dan pelatihan.

"Tadi kenapa yang menganggur itu pendidikannya tinggi karena tidak berkesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja," terang Ida.

Presiden Jokowi juga telah merilis Perpres Nomor 68/2021 sebagai bagian dari kerangka regulasi UU Ciptaker, mengikuti implementasi kebijakan yang disampaikan Kemenaker.

Isi dari regulasi UU Ciptaker berisi berbagai hal penting seputar tenaga kerja di Indonesia. Ada beberapa hal penting, diantaranya yang pertama, prinsip dasar dari pendidikan vokasi dan pelatihan harus berorientasi pada dunia usaha. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan vokasi dan pelatihan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemda, serta swasta.

Lebih lanjut Menaker menambahkan bahwa orientasi pada dunia usaha yang dimaksudkan adalah dapat menjawab kebutuhan dunia industri, dunia kerja, hingga dunia kewirausahaan.

"Ini Perpres kolaboratif. Pemenuhan tenaga kerja kompeten yang sesuai kebutuhan pasar itu dilakukan oleh pemerintah, pemda, dan swasta," jelas Ida.

Tingginya angka sarjana menganggur membuat Ida dan jajaran Kemenaker memiliki ide untuk memperkenalkan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat seperti reskilling ataupun upskilling sangat butuh untuk terus dikembangkan agar tercipta tenaga kerja Indonesia yang sesuai permintaan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Dan yang terpenting, pembelajaran sepanjang hayat ini harus dilakukan secara inklusif.

Pengangguran Terbanyak di Indonesia dari Kalangan Sarjana, ungkap Menaker

Itulah ulasan mengenai fenomena angka pengangguran tinggi di Indonesia yang ternyata didominasi oleh kalangan pendidikan tinggi, mulai dari SMA/SMK, diploma, terutama sarjana.

Semoga ulasan ini bermanfaat bagi Sobat Zona. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita seputar mahasiswa dan dunia perkuliahan, serta aktifkan selalu notifikasinya.

Baca juga: 8 Mahasiswi Dilecehkan Oknum Dosen Senior Universitas Andalas