Zona Mahasiswa - Sobat Zona, di era 2026 ini, kita pikir kebebasan berpendapat sudah menjadi hal yang lumrah. Kita pikir, mengkritik fasilitas umum yang bobrok adalah hak setiap warga negara yang taat bayar pajak. Tapi ternyata, realita di lapangan terutama di level desa masih sering menyajikan drama feodalisme yang bikin kita elus dada.

Baru-baru ini, jagat media sosial kembali digegerkan oleh sebuah video yang mempertontonkan arogansi kekuasaan lokal. Seorang pemuda di Garut, bukannya diapresiasi karena peduli desanya, malah diintimidasi, dimaki, dan dikeroyok secara verbal oleh keluarga Kepala Desa (Kades).

Alasannya sepele tapi menyakitkan: Pemuda tersebut berani mengkritik kondisi jalan desa yang rusak parah. Kata-kata intimidasi yang keluar pun sangat klise: "Mau tenar kamu?".

Baca juga: Tragis! Mahasiswi UMM Dihabisi Oknum Polisi, Dendam Kesumat Berujung Maut

Padahal, yang diinginkan warga cuma jalan mulus, bukan tenar. Kok malah baper? Yuk, kita bedah kronologi lengkap dan respon para pejabat tinggi terkait kasus yang mencederai demokrasi ini!

Kronologi: Si Baju "One Piece" yang Ngegas

Video viral yang dilihat tim Zona Mahasiswa (dilansir dari detikJabar, Senin 5/1/2026) memperlihatkan situasi yang sangat tidak berimbang. Seorang pemuda berkemeja, yang belakangan diketahui bernama Holis Muhlisin (31), tampak berdiri kaku dikelilingi oleh sejumlah pria dan wanita yang emosi.

Salah satu pria yang paling vokal—mengenakan kaos bergambar anime One Piece—terlihat menunjuk-nunjuk wajah Holis dengan nada tinggi menggunakan Bahasa Sunda.

"Mau tenar kamu? Mau ngejago?" bentak pria tersebut.

Holis yang berada di posisi terpojok hanya bisa terdiam, menunduk, dan sesekali mencoba menjelaskan maksud baiknya. Namun, setiap kali ia membuka mulut, ucapannya langsung dipotong oleh bentakan dan makian dari orang-orang di sekelilingnya yang diduga kuat adalah kerabat atau keluarga sang Kades.

Video ini bukan sekadar rekaman pertengkaran, tapi bukti nyata bagaimana kritik publik dibalas dengan tekanan fisik dan psikis. Wajah Holis yang pasrah mewakili ribuan warga desa lain yang mungkin takut bersuara karena takut didatangi "orang-orang kuat" di kampungnya.

Fakta di Balik Layar: Ditahan Sebulan karena Takut

Setelah ditelusuri, ternyata insiden intimidasi ini terjadi pada 27 Oktober 2025 di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Namun, videonya baru meledak dan viral pada akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

Kenapa ada jeda waktu yang lama? Kepada awak media, Holis mengaku baru memberanikan diri mengunggah video tersebut ke akun Facebook-nya setelah menimbang banyak hal. Ada rasa trauma, takut, dan pertimbangan keamanan diri.

"Iya benar, itu saya," konfirmasi Holis via telepon, Minggu (4/1).

Holis menegaskan bahwa niatnya murni. Ia tidak sedang mencari sensasi, tidak sedang ingin jadi selebgram dadakan, dan tidak punya motif politik menjatuhkan siapa pun. Ia hanya seorang warga biasa yang lelah melihat kondisi pembangunan desanya yang semrawut.

Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki bukan cuma bikin motor rusak, tapi menghambat ekonomi dan akses kesehatan warga. Itulah yang ia suarakan.

"Saya bukan ingin tenar, tapi ingin desa saya baik," tegas Holis. Kalimat sederhana yang seharusnya menjadi tamparan keras bagi perangkat desa yang "baperan".

Mentalitas "Anti-Kritik": Penyakit Lama Pejabat Lokal

Sobat Zona, kasus Holis ini membuka borok lama tentang mentalitas pejabat publik kita, terutama di level daerah. Kenapa sih kritik infrastruktur seringkali dianggap sebagai serangan pribadi?

1. Feodalisme Gaya Baru: Masih banyak oknum pejabat desa yang merasa dirinya adalah "Raja Kecil". Di mata mereka, wilayah desa adalah kekuasaan absolut mereka, sehingga kritik dari warga dianggap sebagai pembangkangan atau ketidaksopanan.
2. Transparansi Anggaran: Jalan rusak seringkali menjadi indikator adanya masalah dalam pengelolaan Dana Desa. Ketika ada warga yang kritis, para oknum ini panik "borok" keuangannya tercium publik. Makanya, respon pertamanya adalah pembungkaman.
3. Salah Kaprah "Tenar": Tuduhan "mau tenar" atau "cari panggung" adalah senjata paling gampang untuk mematikan karakter pengkritik. Padahal, di era digital, memviralkan kerusakan jalan (No Viral No Justice) seringkali menjadi satu-satunya cara agar didengar pemerintah pusat.

Pejabat Tinggi Turun Gunung: Kades "Rujak" Balik

Untungnya, di tahun 2026 ini, para pejabat di level atas sudah mulai melek media sosial dan responsif. Kasus intimidasi di Cisewu Garut ini langsung mendapat atensi serius dari Wakil Bupati hingga Gubernur.

1. Wakil Bupati Garut: Putri Karlina Teh Putri (sapaan akrabnya) mengaku kecewa berat. Ia menegaskan bahwa intimidasi terhadap warga tidak boleh terjadi di era kepemimpinannya. Langkah konkret langsung diambil: Inspektorat Dikerahkan.

"Yang namanya menjadi pimpinan, harus siap jika dikritik," kata Putri Karlina.

Ini sinyal bahaya buat si Kades. Kalau Inspektorat sudah turun mengaudit, bukan cuma soal intimidasi yang bakal diperiksa, tapi juga aliran dana pembangunan jalan yang dikritik Holis. Bisa-bisa, malah ketahuan korupsinya (kalau ada). Senjata makan tuan!

2. Gubernur Jawa Barat: Dedi Mulyadi Kang Dedi Mulyadi, yang dikenal vokal, juga ikut angkat bicara. Ia memberikan perlindungan moral bagi warga yang berani bersuara. Menurutnya, jalan rusak dan kemiskinan adalah fakta yang tidak boleh ditutup-tutupi dengan ancaman.

"Manakala ada orang yang mengkritik, mengunggah pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak... jangan melakukan pengancaman," tegas Dedi.

Pernyataan dua pejabat tinggi ini memvalidasi tindakan Holis. Holis benar, dan si pengintimidasi salah besar.

Jangan Takut Jadi "Holis" Berikutnya!

Sobat Zona, kasus ini mengajarkan kita bahwa menjadi kritis itu berisiko, tapi sangat diperlukan. Bayangkan kalau semua pemuda di desa diam saja melihat jalan hancur, mungkin sampai kiamat pun jalan itu tidak akan diperbaiki.

Apa yang bisa kita pelajari?

1. Dokumentasikan Segalanya: Holis cerdas karena (atau rekannya) merekam kejadian intimidasi tersebut. Tanpa video itu, mungkin ceritanya akan diputarbalikkan, dan Holis malah dituduh mencemarkan nama baik. Di era ini, kamera HP adalah senjata pertahanan diri terbaik.
2. Kritik Berbasis Data: Saat mengkritik, pastikan kita punya bukti (foto jalan rusak, lama kerusakan, dsb). Ini membedakan kritik dengan fitnah.
3. Solidaritas Netizen: Ketika satu pemuda ditekan, jutaan netizen Indonesia siap membela. Kekuatan pressure publik saat ini sangat efektif untuk melawan arogansi lokal.

Ancaman Hukum bagi Pengintimidasi

Perlu diingat, tindakan mengintimidasi, mengancam, atau melakukan kekerasan verbal di muka umum bisa dipidanakan, lho!

Keluarga Kades yang "ngegas" itu bisa terancam Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan (memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan). Belum lagi kalau ada sentuhan fisik, bisa kena pasal penganiayaan.

Jadi, buat Bapak/Ibu/Keluarga Pejabat yang hobi main labrak: Hati-hati! Niat hati mau membela keluarga, malah bisa berakhir di penjara.

Desa Maju Butuh Pemuda Kritis, Bukan Penjilat

Holis Muhlisin adalah representasi pemuda desa yang kita butuhkan. Dia tidak lari ke kota dan melupakan kampungnya, tapi dia peduli dan ingin desanya maju.

Semoga setelah audit dari Inspektorat Garut, jalan di Cisewu segera diperbaiki. Dan semoga keluarga Kades tersebut diberikan hidayah (atau sanksi sosial) agar sadar bahwa jabatan itu amanah, bukan alat untuk menindas.

Buat Holis, respect dari kami! Teruslah bersuara. Dan buat kalian mahasiswa atau pemuda desa lainnya, jangan takut. Selama niat kita baik dan caranya benar, kebenaran pasti akan menemukan jalannya.

Gimana pendapat kalian, Sobat Zona?

Baca juga: Seorang Ustaz Diduga Pinjam Duit dari Jemaah Buat 'Perbesar Alat Vital', Janji Nikah Berujung Ghosting Hutangnya sampai 97 Juta