Zona Mahasiswa - Kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan ramai dengan kiriman karangan bunga pada Selasa (30/9/2025). Karangan-karangan bunga tersebut berisi kritik dan pujian yang berkaitan dengan keputusannya untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026.

Baca juga: Tak Sadar Usai Mabuk Miras, Mahasiswa di NTT Dicabuli Sesama Jenis

Menanggapi kritik yang datang, Purbaya mengakui bahwa setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. "Setiap kebijakan kan ada pro dan kontra, ada yang suka ada yang tidak suka. Cuma kita lihat mana yang paling bermanfaat buat ekonomi dan masyarakat," kata Purbaya.

Alasan Keputusan dan Kekhawatiran Rokok Ilegal

Purbaya menjelaskan bahwa keputusan untuk menahan kenaikan cukai rokok didasarkan pada perhitungan yang cermat. Ia berpandangan bahwa kebijakan ini penting untuk menjaga industri rokok di Indonesia agar tidak mati dan mencegah maraknya peredaran rokok ilegal di pasar.

Pelaku industri rokok sendiri, seperti Djarum, Gudang Garam, dan Wismilak, menyambut baik keputusan tersebut. "Mereka bilang sudah cukup nggak naik. Sambil saya jaga market di sini supaya produk-produk ilegal dari luar maupun dari dalam tidak menguasai pasar," ungkapnya.

Respons Menohok Menkeu terhadap Isu Kesehatan

Keputusan ini menuai kritik dari sejumlah pihak yang menyoroti dampak kesehatan dari rokok. Purbaya menjawab kritik tersebut dengan menyinggung aspek lapangan kerja.

Ia berpandangan bahwa selama kritikus dari sektor kesehatan tidak bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang akan hilang jika industri rokok mati, maka kebijakan harus seimbang.

"Kalau dia kesehatan, kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja, kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi mengurang gara-gara industri yang mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung," tegas Purbaya.

Menurutnya, menghentikan masyarakat untuk merokok seharusnya dilakukan melalui sosialisasi dan program bertahap yang juga menciptakan lapangan kerja pengganti bagi para pekerja industri rokok.

"Saya belum melihat program yang bertahap yang menciptakan lapangan kerja yang menggantikan orang-orang yang kerja di industri rokok. Kan masyarakat juga perlu penghidupan kan, saya bilang harus ada keseimbangan kebijakan," pungkasnya.

Keputusan ini menunjukkan dilema antara menjaga kesehatan publik melalui kenaikan harga, dan melindungi sektor industri serta lapangan kerja dari ancaman rokok ilegal dan PHK.

Baca juga: Guru Cabul Suruh Siswi Onani di Sekolah Gegara Tolak Oral Seks, Korban Trauma dan Tak Mau Sekolah