Zona Mahasiswa - Influencer dan edukator matematika Jerome Polin bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil secara masif mendesak pemerintah untuk memenuhi serangkaian tuntutan publik. Gerakan yang diberi nama "17+8 Tuntutan Rakyat" ini muncul sebagai respons atas kericuhan demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Tuntutan tersebut terdiri dari 17 poin jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu satu minggu dan 8 poin jangka panjang yang ditargetkan dalam satu tahun.

Baca juga: Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob, Massa Tuntut Polisi 'Transparan dalam Penyelidikan'

Tuntutan ini merupakan rangkuman aspirasi publik yang beredar di media sosial, termasuk dari jutaan komentar di akun Instagram Jerome, petisi online di Change.org yang telah ditandatangani lebih dari 40 ribu orang, serta desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk menanggapi 17 tuntutan jangka pendek, yang terbagi untuk Presiden, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian RI, TNI, dan Kementerian di Sektor Ekonomi.

Tuntutan Jangka Pendek (Batas Waktu: 5 September 2025)

Presiden

• Tarik TNI dari pengamanan sipil.
• Pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
• Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan dan korban kekerasan aparat lainnya.

DPR

• Bekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas anggota DPR.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota bermasalah.

Ketua Umum Partai Politik

• Pecat dan jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
• Libatkan kader dalam ruang dialog publik.

Kepolisian RI

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Hentikan kekerasan dan taati SOP pengendalian massa.
• Tangkap dan proses hukum anggota dan komandan yang melakukan kekerasan.

TNI

• Kembali ke barak dan berhenti terlibat dalam urusan sipil.
• Tegakkan disiplin internal.
• Buat komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil.

Kementerian di Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK.
• Buka dialog dengan serikat buruh.

Tuntutan Jangka Panjang (Batas Waktu: 31 Agustus 2026)

Selain tuntutan jangka pendek, gerakan ini juga memuat 8 tuntutan jangka panjang yang harus diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. Poin-poin ini berfokus pada reformasi struktural, antara lain:

1. Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan RUU perampasan aset koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.
8. Tinjau ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Gerakan ini menunjukkan besarnya harapan publik terhadap perubahan yang nyata dari pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Masyarakat menunggu respons konkret dari pihak-pihak terkait atas seruan ini.

Baca juga: Nenek 78 Tahun Pemilik Warkop Kecil Diminta Bayar Ratusan Juta karena Tayangkan Liga Inggris di Acara Keluarga