Zona Mahasiswa - Mega korupsi di Indonesia kembali terungkap dengan nominal yang fantastis pula. Kali ini, kasus korupsi di tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi sorotan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Barat yang telah mangkrak sejak 2016. Diduga, proyek tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,2 triliun.

Baca juga: Pemerintah ke Mana? Ada Spanduk Menohok di Jalan Berlubang Pringsewu: Sedang Ada Perbaikan Oleh Rakyat

Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, masyarakat masih dihebohkan dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang juga melibatkan angka triliunan rupiah. Kini, publik kembali dikejutkan dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, sebuah perusahaan pelat merah yang seharusnya menjadi ujung tombak penyediaan listrik di Tanah Air.

PLTU Mangkrak Sejak 2016, Negara Rugi Rp1,2 Triliun

Dalam penyelidikan yang dilakukan awal Februari 2025, Kortastipidkor Polri mulai memeriksa sejumlah petinggi PLN Pusat. Fokus utama penyelidikan adalah proyek pembangunan PLTU di Kalimantan Barat yang tak kunjung beroperasi sejak 2016. Pembangkit listrik ini seharusnya mampu menopang kebutuhan listrik di wilayah tersebut, namun kenyataannya proyek ini justru menjadi beban keuangan negara.

Menurut hasil investigasi awal, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan proyek ini mengalami kegagalan. Kegagalan ini berdampak besar pada keuangan negara, mengingat anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp1,2 triliun. Namun, hingga saat ini, proyek tersebut belum memberikan manfaat yang sesuai dengan nilai investasi yang sudah dikucurkan.

Dalam perkembangan terbaru, Kortastipidkor Polri terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini. Sejumlah dokumen proyek, kontrak kerja, serta laporan keuangan telah diperiksa untuk mengungkap lebih lanjut modus operandi yang dilakukan oleh oknum di dalam PLN.

Dua Dugaan Korupsi Lainnya di PLN

Selain kasus PLTU Kalimantan Barat, Kortastipidkor Polri juga sedang menelusuri dua perkara lain yang masih berkaitan dengan PLN. Meski belum ada rincian lengkap, indikasi kuat mengarah pada proyek-proyek lain yang diduga mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa proyek-proyek ini berkaitan dengan pengadaan infrastruktur kelistrikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.

Masyarakat pun mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek PLN. Sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa lemahnya pengawasan internal di PLN menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi dalam berbagai proyeknya.

Respons Pemerintah dan Publik

Menanggapi kasus ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di PLN. Ia juga menegaskan bahwa jika ada oknum di dalam perusahaan yang terbukti bersalah, maka mereka akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Di sisi lain, publik bereaksi keras terhadap kasus ini. Banyak masyarakat yang merasa kecewa karena korupsi di sektor kelistrikan bisa berdampak luas terhadap kehidupan mereka. Beberapa daerah masih mengalami krisis listrik, sementara anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang transparansi dan antikorupsi juga turut bersuara. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran di tubuh PLN agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, mereka juga menuntut agar hasil penyelidikan dibuka secara transparan kepada publik agar tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang berlarut-larut.

Kasus Korupsi di BUMN: Bukan yang Pertama Kali

Kasus dugaan korupsi di PLN ini menambah daftar panjang skandal korupsi yang terjadi di BUMN. Sebelumnya, beberapa kasus besar telah terungkap, seperti kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp16,8 triliun, kasus Asabri dengan kerugian Rp22,78 triliun, serta kasus Garuda Indonesia yang juga melibatkan miliaran rupiah.

Dalam setiap kasus yang terungkap, modus yang digunakan oleh para pelaku hampir selalu serupa, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran proyek, mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa, serta kolusi dengan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Dampak Korupsi di Sektor Kelistrikan

Korupsi di sektor kelistrikan memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Salah satu dampak utama adalah terganggunya pelayanan listrik di berbagai daerah, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses listrik. Selain itu, beban keuangan negara juga semakin berat karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan justru hilang akibat praktik korupsi.

Kondisi ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN di Indonesia. Masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana pemerintah serius dalam memberantas korupsi di sektor-sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Harapan untuk Penegakan Hukum yang Tegas

Publik berharap agar aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penyelidikan, tetapi juga menindak tegas siapa pun yang terbukti bersalah dalam kasus ini. Tidak hanya itu, masyarakat juga menginginkan adanya perbaikan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek BUMN, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dengan adanya kasus ini, pemerintah diharapkan bisa melakukan reformasi menyeluruh di tubuh PLN dan perusahaan-perusahaan negara lainnya. Sistem pengadaan barang dan jasa harus diperketat, pengawasan proyek harus lebih ketat, dan transparansi dalam laporan keuangan harus ditingkatkan.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, bukan hanya untuk menghukum para pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan. Jika tidak, maka kasus-kasus serupa akan terus terulang dan menjadi beban bagi rakyat serta negara.

Rentetan Kasus Mega Korupsi Belum Selesai! Kini Diduga Korupsi PLN Rugikan Negara Rp1,2 Triliun

Kasus korupsi PLN ini masih dalam tahap penyelidikan, dan masyarakat berharap aparat penegak hukum bisa bekerja dengan maksimal untuk mengungkap kebenaran. Bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Kita tunggu perkembangan selanjutnya!

Baca juga: Shell Indonesia Bantah Penambahan Zat Adiktif Bisa Mengubah RON 90 Jadi Pertamax