Zona Mahasiswa - Sobat Zona, status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di mata masyarakat awam sering kali dianggap sebagai privilege atau auto-sultan. Padahal faktanya, nggak semua PNS itu gajinya dua digit! Banyak PNS golongan bawah yang gajinya pas-pasan, tapi ironisnya, anak mereka langsung dicoret dan kehilangan hak untuk mendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Ketidakadilan sistem administratif ini akhirnya menuai sorotan tajam dari Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Kamis (4/6/2026). Yuk, kita bedah masalahnya!

Baca juga: Memalukan! Ilmuwan Gadungan Asal Indonesia Ketahuan Palsukan Riset Pakai AI di Konferensi Dunia

Terhalang Status 'PNS', Padahal Gaji Nggak Seberapa

Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, dengan tegas menyentil fenomena auto-cut bagi anak PNS dalam pendaftaran KIP Kuliah.

Banyak aduan yang masuk bahwa begitu sistem mendeteksi pekerjaan orang tua sebagai PNS, sang anak otomatis tidak bisa menerima KIP Kuliah. Padahal, realita di lapangan menunjukkan masih sangat banyak PNS yang take home pay-nya di bawah standar untuk membiayai kuliah.

"Padahal kalau dikatakan penerimaan masih banyak juga PNS yang gajinya masih Rp3,6 juta paling Rp4,6 juta. Apakah tidak ada ketentuan, misalnya PNS oke, tetapi dengan gaji di bawah Rp5 juta misalnya?" kritik La Tinro dalam rapat yang disiarkan di TVR Parlemen.

Senada dengan itu, Muhammad Hoerudin Amin juga mendesak agar pemerintah segera membuat aturan khusus yang adil. Menurutnya, penghasilan PNS golongan bawah sering kali lebih kecil dibanding pekerja swasta biasa, tapi hak anak mereka untuk mendapat pendidikan yang layak malah dirampas oleh kakunya aturan.

Syarat KIP Kuliah Saat Ini Memang Super Ketat

Buat Sobat Zona yang belum tahu, KIP Kuliah adalah "tiket emas" dari pemerintah agar anak dari keluarga rentan miskin bisa kuliah gratis di PTN maupun PTS.

Syarat utamanya memang memprioritaskan:

1. Pemegang KIP Pendidikan Menengah.
2. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
4. Masuk desil 3 Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).
5. Anak panti asuhan/panti sosial.

Jika tidak punya kartu di atas, syarat alternatifnya adalah pendapatan kotor gabungan orang tua maksimal Rp4.000.000/bulan (atau dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000/orang) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Nah, di poin inilah anak PNS sering terganjal. Sistem birokrasi di tingkat desa/kelurahan biasanya menolak menerbitkan SKTM jika pekerjaan orang tuanya tertulis sebagai PNS, terlepas dari berapa pun rincian gaji aslinya setelah dipotong cicilan dan lain-lain.

Benefit KIP Kuliah yang Hilang dari Anak PNS

Kenapa hal ini sangat diperjuangkan? Karena benefit dari KIP Kuliah itu sangat besar untuk menunjang masa depan mahasiswa, meliputi:

1. Bebas Biaya Pendaftaran: Gratis ikut seleksi UTBK-SNBT dan seleksi mandiri PTN.
2. Kuliah Gratis 100%: UKT/SPP dibayarkan langsung oleh negara ke rekening kampus.
3. Uang Saku (Biaya Hidup): Mahasiswa mendapat uang saku per semester berdasarkan klaster wilayah kampus.
   • Klaster 1: Rp1.400.000/bulan
   • Klaster 2: Rp1.250.000/bulan
   • Klaster 3: Rp1.100.000/bulan
   • Klaster 4: Rp950.000/bulan
   • Klaster 5: Rp800.000/bulan

Keadilan Pendidikan Itu Berbasis Angka, Bukan Sekadar 'Status' Pekerjaan!

Sobat Zona, kritik dari DPR ini harus segera direspons oleh Kemendikbudristek dan KemenPANRB. Sistem filter KIP Kuliah seharusnya dibuat lebih cerdas dan berbasis data-driven (melihat slip gaji riil/tanggungan keluarga), bukan sekadar labeling atau status pekerjaan di KTP.

Pendidikan adalah hak segala bangsa. Jangan sampai impian seorang anak untuk meraih gelar sarjana harus pupus hanya karena di KTP ayahnya tertulis "Pegawai Negeri Sipil", padahal gajinya sudah habis dipotong sana-sini.

Baca juga: Gacor! Setelah Dibuatkan Lagu Kanda Bahlil Ciduk 7 Tambang Ilegal yang Bikin Rugi Negara 857 M