Zona Mahasiswa - Sobat Zona, dunia pendidikan tinggi kita lagi kena goncangan hebat nih! Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, baru saja melempar wacana yang bikin mahasiswa dan dosen ketar-ketir: Pemerintah berencana menertibkan alias menutup Program Studi (Prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Alasannya cukup menampar realita. Setiap tahun, kampus-kampus di Indonesia meluluskan 1,9 juta sarjana, tapi banyak yang berujung jadi pengangguran terdidik karena skill mereka nggak nyambung dengan kebutuhan lapangan kerja.

Baca juga: Tragis! Kisah Mahasiswa ITB yang Meninggal Dunia Gegara Begadang 7 Hari 7 Malam Demi Selesaikan Skripsi

Wacana ini langsung membelah opini para petinggi kampus top di Indonesia. Ada yang menolak keras, ada yang legawa. Yuk, kita bedah kontroversi panas ini!

Tragedi Oversupply: Sarjana Banyak, Loker Gaib

Pemerintah menyoroti ketimpangan ekstrem antara jumlah lulusan dan ketersediaan formasi kerja. Contoh paling tragis ada di jurusan Pendidikan/Keguruan.

Bayangkan, setiap tahun kampus mencetak 490.000 sarjana pendidikan, padahal kebutuhan formasi guru secara nasional hanya sekitar 20.000 orang! Ada ratusan ribu lulusan yang akhirnya luntang-lantung atau terpaksa banting setir ke profesi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ijazah mereka.

Meski kementerian berjanji bahwa penutupan prodi adalah "opsi terakhir" jika pembinaan sudah mentok, tetap saja wacana ini bikin prodi-prodi sepi peminat jadi overthinking.

UII Melawan, UGM Realistis, UI Menunggu

Kebijakan ini langsung direspons dengan suhu yang berbeda-beda oleh kampus-kampus raksasa:

1. UII (Universitas Islam Indonesia): "Kampus Bukan Pabrik!"

Rektor UII, Fathul Wahid, melontarkan kritik paling tajam. Ia menilai wacana pemerintah ini terlalu simplistis dan sangat neoliberal (hanya berorientasi pada pasar dan uang).

"Pendidikan tinggi bukan sekadar mencetak kualifikasi pekerja, tapi juga membangun kewarganegaraan dan pribadi yang kritis," tegasnya.

Menutup jurusan dasar seperti Matematika, Fisika, Kimia, atau Filsafat hanya karena "kurang laku" di HRD perusahaan, sama saja dengan membunuh fondasi inovasi dan etika bangsa. UII justru menantang pemerintah: Daripada sibuk ngatur pasokan sarjana, mending pemerintah serius ciptakan lapangan kerjanya!

2. UGM (Universitas Gadjah Mada): "Evaluasi Itu Keniscayaan"

Berbeda dengan UII, UGM tampil lebih pragmatis. Rektor UGM, Ova Emilia, menyebut bahwa pendidikan memang harus selaras dengan dunia nyata. UGM sendiri mengaku rutin mengevaluasi prodi mereka. Opsi untuk menutup, melakukan merger (penggabungan), atau mentransformasi prodi agar relevan dengan industri adalah hal yang wajar dan harus dilakukan.

3. UI (Universitas Indonesia): "Tunggu Surat Resmi Saja"

Sementara itu, UI memilih jalur diplomatis nan normatif. Perwakilan UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan pihaknya belum bisa banyak komentar karena belum ada surat resmi. Namun, ia mengingatkan satu red line: Kebijakan apa pun harus tetap menghormati kebebasan akademik dan otonomi kampus.

Kemana Arah Pendidikan Kita?

Sobat Zona, wacana ini membuka satu pertanyaan filosofis terbesar abad ini: Apakah kampus itu tempat mencari ilmu, atau cuma tempat simulasi sebelum jadi budak korporat?

1. Ilmu Murni vs Terapan: Tidak semua ilmu didesain untuk langsung menghasilkan uang. Siapa yang akan jadi ilmuwan, pemikir, atau filsuf kalau jurusan-jurusan sepi peminat itu dibabat habis?
2. Solusi Moratorium: Saran UII untuk melakukan moratorium (penundaan pembukaan prodi baru di bidang yang sudah jenuh seperti keguruan) rasanya jauh lebih bijak daripada langsung menutup prodi yang sudah ada.

Nah, fenomena ini ngebuka diskusi besar nih. Gimana tanggapan kalian, Sobat Zona? Setuju nggak kalau prodi yang "sepi peminat" atau "susah cari kerja" mending ditutup aja biar lulusannya nggak nganggur, atau kamu punya pikiran sebaliknya?

Baca juga: Viral! Kasus Pelecehan Seksual Dosen Unpad, Korban Mahasiswa Asing: Diminta Foto Pakai Bikini