Zona Mahasiswa - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan media asing, kali ini dari The Guardian, yang meramalkan IKN berpotensi menjadi 'kota hantu'. Narasi pesimis ini didasarkan pada dugaan melambatnya progres konstruksi, menurunnya alokasi APBN, dan minimnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pindah di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi pemberitaan negatif tersebut, Juru Bicara Otorita IKN (OIKN), Troy Pantouw, langsung membantah keras narasi tersebut. Ia menegaskan bahwa ada kekeliruan fatal dalam penyampaian informasi oleh media asing.

Baca juga: Geger! Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Puncak Gunung Ciremai Jalur Linggajati, Pendakian Ditutup Sementara

“Tidak benar yang disampaikan wartawan itu,” tegas Troy dalam pesan singkat pada Jumat (31/10/2025).

Troy Pantouw meyakinkan publik bahwa pembangunan IKN sudah terarah dan terjamin, dan ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada pemberitaan media asing. “(Prospek IKN cerah berarti ya?) Insya Allah. Tidak ada keraguan sama sekali. Jangan mudah percaya media asing,” tuturnya.

Komitmen Kuat dan Regulasi Baru di Era Prabowo

OIKN membantah klaim perlambatan konstruksi. Mereka justru menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan dan mempercepat IKN melalui penerbitan dua regulasi penting:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Regulasi-regulasi ini, yang ditetapkan pada Juni 2025, secara tegas mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan IKN. Bahkan, dalam regulasi tersebut, Nusantara secara resmi ditetapkan akan menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, didukung penuh oleh pemindahan ASN dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah yang berkesinambungan.

APBN Menurun? Investasi Swasta Melonjak!

Terkait sorotan media asing mengenai penurunan alokasi APBN yang disebut dipangkas setengahnya, OIKN menjelaskan bahwa pembangunan IKN memang tidak hanya bergantung pada dana negara. Justru, model pembiayaan IKN didesain untuk menarik investasi besar dari pihak swasta, baik domestik maupun internasional.

Data terbaru OIKN menunjukkan bahwa kontribusi dari investasi sudah jauh melampaui APBN:

• Alokasi APBN 2025–2029: Rp 48,8 triliun.
• Komitmen Investasi Swasta (Masuk): Rp 225,02 triliun.

Angka investasi ini terbagi menjadi Rp 66,3 triliun dari investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan, multi-utility tunnel, dan hunian. Besarnya dana swasta ini menjadi bukti nyata kepercayaan pasar terhadap prospek IKN.

Progres Infrastruktur Terkini

Hingga September 2025, progres pembangunan hunian ASN terus dikebut. Menurut data OIKN:

• Hunian ASN Siap Huni: 44 tower.
• Dalam Tahap Penyelesaian: 3 tower.
• Dalam Pembangunan Baru: 4 tower.

Pembangunan IKN juga bergerak sesuai tahap yang direncanakan:

• Tahap I (2022–2024): Fokus pada infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian menteri/ASN, rumah sakit, hotel, dan Bandara VVIP.
• Tahap II (2025–2028): Fokus pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi sektor pendidikan.

Dengan adanya komitmen regulasi yang kuat dari pemerintahan baru, masuknya investasi swasta triliunan rupiah, dan progres fisik yang terus berjalan, OIKN optimis IKN akan menjadi simbol kemajuan Indonesia dan membuktikan bahwa ramalan 'kota hantu' hanyalah narasi yang keliru.

Baca juga: Bikin Mewek, Suami Ceraikan Istri 3 Hari Jelang Pelantikan PPPK “Baju Pelantikan Saya Beli dari Jual Gorengan, Tapi Saya Ditinggal!”