Zona Mahasiswa - Sobat Zona, lagi-lagi telinga kita dibikin panas oleh statement pejabat yang seolah hidup di planet berbeda. Di saat rakyat masih pusing mikirin harga sembako dan jalanan berlubang, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, santai saja membenarkan pembelian mobil dinas baru seharga Rp8,5 Miliar!

Alasannya? Bikin netizen tepok jidat berjamaah: Demi menjaga 'marwah' (kehormatan) Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kocaknya lagi, sang Gubernur sempat-sempatnya meminta masyarakat agar "jangan banyak gibah" karena sedang berpuasa. Yuk, kita bedah ironi dan deretan kritikan tajam yang langsung menghujani keputusan kontroversial ini!

Baca juga: Guru Besar UIN Palopo Diduga Cabuli Mahasiswi Saat Pingsan, Kampus Gercep Nonaktifkan!

"Masa Kepala Daerah Pakai Mobil Alakadarnya?"

Gubernur Rudy Mas'ud merespons polemik ini dengan gaya yang terkesan defensif namun santai. Ia menekankan bahwa kendaraan seharga fantastis itu sebanding dengan kualitas yang didapat ("ada rupa, ada harga").

Berikut poin-poin "pembelaan" sang Gubernur:

• Demi Marwah IKN: Kaltim kini adalah miniatur Indonesia dan Ibu Kota Nusantara. Tamunya bukan cuma level nasional, tapi global. Jadi, fasilitasnya harus representatif.
• Tidak Dipakai di Kaltim: Ironisnya, mobil Rp8,5 miliar itu kabarnya disiagakan di Jakarta untuk tamu-tamu VVIP, bukan untuk blusukan di Kaltim. Di Kaltim sendiri, Rudy mengaku masih memakai mobil pribadinya yang kondisinya sudah tidak prima.
• Teguran Gibah: "Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda," ucapnya saat dikritik soal harga mobil.

Dirujak Habis-habisan oleh Pusat! (KPK, Kemendagri & DPR)

Alasan "menjaga marwah" rupanya tidak laku di mata pemerintah pusat. Keputusan ini langsung menuai teguran dan peringatan keras dari berbagai instansi:

1. KPK Pasang Mata (Awas Mark-Up!) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memantau proyek ini. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (28/2/2026), mengingatkan bahwa pengadaan barang mewah sangat rawan korupsi. KPK akan memelototi apakah ada mark-up harga, penyimpangan spesifikasi, dan apakah pembelian ini benar-benar sesuai asas "Kebutuhan vs Keinginan".

2. Kena Tegur Wamendagri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto langsung turun tangan menegur Rudy Mas'ud. Bima mengingatkan soal Asas Kelayakan di masa efisiensi. "Memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja," sentil Bima Arya.

3. DPR RI: Melawan Semangat Presiden & Anggaran Lagi Cekak! Kritik paling tajam datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus. Ia membongkar fakta miris bahwa anggaran transfer daerah untuk Kaltim saat ini sedang dipangkas drastis hingga 75% (dari Rp9,3 Triliun sisa Rp2,3 Triliun). Membeli mobil Rp8,5 miliar saat kas daerah lagi seret dinilai sangat tidak peka dan melawan semangat efisiensi Presiden Prabowo Subianto. Solusinya? Tinggal sewa (leasing) saja kalau cuma untuk menjemput tamu di Jakarta!

Suara Rakyat: "Marwah Apa? Jalanan Saja Masih Bolong!"

Sobat Zona, mari kita kembali ke realitas. Bagi masyarakat kecil, "marwah" sebuah daerah tidak dilihat dari seberapa mengkilap mobil dinas gubernurnya, tapi dari seberapa mulus jalanan aspalnya.

Warga Samarinda seperti Suryani (45) dan Rajian (39) kebingungan melihat angka Rp8,5 miliar tersebut. Bagi mereka, uang sebanyak itu jauh lebih berharga jika disalurkan untuk kemaslahatan orang banyak, seperti:

• Menambal jalanan berlubang yang setiap hari dilewati warga.
• Memperbaiki fasilitas umum seperti Sekolah, Puskesmas, dan tempat olahraga.

"Kalau jalan bagus, yang jualan, yang belanja nyaman. Kan dipakai tiap hari. Daripada mobil mahal, kami sih lebih senang lihat yang begitu," ujar warga dengan polos namun menohok.

Marwah Pemimpin = Kesejahteraan Rakyat

Kasus ini kembali membuka mata kita tentang Krisis Empati Birokrasi. Sah-sah saja sebuah daerah penyangga IKN ingin tampil prima di mata dunia. Tapi, bukankah tamu internasional justru akan lebih kagum melihat infrastruktur Kaltim yang merata tanpa ada jalan rusak, daripada dijemput pakai mobil mewah tapi saat blusukan mobilnya tersangkut lumpur?

Lagipula, mengingatkan pejabat agar menggunakan uang pajak rakyat dengan bijak itu bukan gibah, Pak Gubernur. Itu namanya Pengawasan Publik dan Demokrasi.

Baca juga: Mahasiswa Itera Lampung Diam-diam Rekam Teman Cewek Tanpa Busana: "Sehari Bisa Dua Kali", Pelaku Diinterogasi Warga!