zonamahasiswa.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecewakan beberapa elit politik sebagai penjahat demokrasi. Para penjahat demokrasi yang disebutkan oleh KontraS adalah mereka yang melemparkan wacana terkait penundaan pemilu. 

Dalam hal ini, pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung menyatakan bahwa daftar penjahat demokrasi yang berisi tujuh orang oleh KontraS tersebut tidaklah salah.

"Orang-orang ini [yang masuk daftar penjahat demokrasi] dalam kedudukannya sebagai pejabat publik harus disebut sebagai penjahat demokrasi," ujar Rocky Gerung dalam video yang diunggah di channel YouTube Rocky Gerung Official pada Senin (18/4/2022).

Baca Juga: Dampak Rusia-Ukraina bagi Indonesia hingga Rencana untuk Berdamai

Masyarakat Tak Lagi Percaya dengan Kepemimpinan

"Kan memang itu yang dilakukan, dan enggak fair semuanya itu bersembunyi di balik big data, di balik ini kan kepentingan rakyat bawah," tambahnya.

Menurutnya, survey yang ada mengatakan bahwa mayoritas warga tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan.

"Jadi sekali lagi, list yang dibikin KontraS itu semacam plakat, untuk memberi tahu inilah dia orang-orang yang menjahati demokrasi," ungkap Rocky.

"Kalau kita pakai istilah menjahati itu artinya, mereka paham demokrasi tapi memanipulasi demokrasi itu untuk memback-up diri sendiri, partai sendiri, dan kekuasaan," tambahnya lagi.

Sementara itu, tujuh orang penjahat demokrasi berdasarkan KontraS ialah Menko Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekjen PSI Dea Tunggaesti, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai PAN Zulkifli Hasan.

7 Elit Politik Ini Dicap sebagai Penjahat Demokrasi, Ada Luhut Panjaitan!

Itulah ulasan mengenai KontraS yang menjuluki tujuh elit politik sebagai penjahat demokrasi. 

Semoga ulasan ini bermanfaat bagi Sobat Zona. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi seputar mahasiswa dan dunia perkuliahan serta aktifkan notifikasinya ya. Sampai jumpa.

Baca Juga: KSP Sampaikan Mahasiswa Harus Pikirkan Sistem Berpolitik di Indonesia: Politik Jangan Dijauhi