Zona Mahasiswa - Sobat Zona, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM Unair), M Rizqi Senja Wirawan, menjadi sorotan setelah mengaku dijemput aparat Polda Jawa Timur di kediamannya menjelang aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. Senja kemudian menjalani pemeriksaan di Polda Jatim selama kurang lebih 24 jam sebelum diperbolehkan pulang pada keesokan paginya.

BEM Unair menduga pemeriksaan tersebut berkaitan dengan aktivitas Senja dalam mengelola media kolektif masyarakat yang memuat kritik terhadap pemerintah dan informasi mengenai agenda demonstrasi di Surabaya.

Baca juga: Bikin Ferry Irwandi Nggak Habis Pikir! Orang-orang Ini Malah Bikin Pameran Sawit di saat Karhutla Masih Parah "Nirempati"

Kasus ini kemudian mendapat perhatian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang mempertanyakan prosedur pemeriksaan serta dugaan pengambilan ponsel milik Senja selama berada di kantor kepolisian.

Dijemput Polisi di Rumah, Diperiksa Hampir 24 Jam

Berdasarkan kronologi yang disampaikan BEM Unair melalui pernyataan resminya pada Rabu (21/10/2026), sejumlah aparat Polda Jatim mendatangi kediaman Senja pada Senin pagi.

Senja kemudian dibawa ke Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan.

Menurut BEM Unair, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan ajakan aksi kerusuhan serta aktivitas pengelolaan media kolektif yang selama ini digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, belum terdapat penjelasan resmi yang memastikan dasar hukum penjemputan maupun status Senja ketika menjalani pemeriksaan.

BEM Unair juga mengungkapkan bahwa ponsel Senja sempat diambil dan diperiksa.

Akibatnya, Senja disebut tidak dapat menghubungi keluarga maupun rekan-rekannya selama berada di kantor kepolisian.

Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1 x 24 jam, Senja akhirnya diperbolehkan pulang pada Selasa (20/10/2026) pagi.

Perangkat komunikasi yang sebelumnya diamankan juga disebut telah dikembalikan.

Diduga Berkaitan dengan Aksi Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran

Koordinator Lapangan aksi BEM Unair, Daniel, menyampaikan bahwa penjemputan Senja diduga berkaitan dengan rencana demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aksi tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Menurut Daniel, Senja dikaitkan dengan pengelolaan salah satu media kolektif masyarakat yang memuat berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah serta informasi mengenai kegiatan demonstrasi.

Daniel menyayangkan situasi yang dialami Presiden BEM Unair, terutama dugaan pembatasan komunikasi dan tekanan psikologis selama pemeriksaan berlangsung.

"Kami menyayangkan tekanan psikologis serta pembatasan komunikasi yang sempat dialami ketua, sekaligus mengingatkan pentingnya perlindungan hak-hak dasar bagi mahasiswa yang kritis," kata Daniel, Senin (26/10/2026).

Meski demikian, hubungan langsung antara penjemputan Senja dan aktivitas demonstrasi tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari kepolisian.

Setelah Diperbolehkan Pulang, Senja Diundang Bertemu Kapolda

Persoalan ternyata tidak berhenti setelah Senja meninggalkan Mapolda Jatim.

Pada Selasa (20/10/2026), Senja menerima undangan menghadiri kegiatan silaturahmi antara Kapolda Jawa Timur dan perwakilan BEM se-Jawa Timur.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB, hanya beberapa jam setelah Senja diperbolehkan pulang.

Menurut BEM Unair, Senja menghadiri undangan tersebut meskipun masih merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan.

Ia disebut khawatir ketidakhadirannya dapat menimbulkan persoalan lanjutan.

Namun, Polda Jatim memiliki penjelasan berbeda mengenai pertemuan tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyatakan bahwa undangan telah disampaikan melalui WhatsApp dan tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan terhadap Senja.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan forum komunikasi terbuka antara kepolisian dan mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan di Jawa Timur.

Foto Bersama Polisi Picu Polemik di Kalangan Mahasiswa

Pertemuan Senja dengan Kapolda Jatim kemudian menimbulkan persoalan lain.

Dokumentasi kegiatan tersebut diunggah melalui akun media sosial resmi Humas Polda Jatim ketika sejumlah mahasiswa tengah mempersiapkan konsolidasi aksi di Kampus B Unair.

Kemunculan foto tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai posisi Senja dalam gerakan mahasiswa.

Bahkan, muncul tudingan bahwa Senja memiliki kedekatan dengan kepolisian di tengah persiapan demonstrasi.

Menanggapi polemik tersebut, BEM Unair memberikan penjelasan mengenai kronologi penjemputan, pemeriksaan, hingga alasan Senja menghadiri pertemuan bersama Kapolda.

BEM Unair juga menegaskan bahwa agenda demonstrasi tidak dikendalikan oleh pihak tertentu dan tetap didasarkan pada keputusan kolektif mahasiswa.

Organisasi tersebut meminta mahasiswa tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan dokumentasi pertemuan yang beredar.

LBH Surabaya Pertanyakan Prosedur Penjemputan dan Pemeriksaan

Peristiwa yang dialami Senja kemudian mendapat perhatian dari LBH Surabaya.

Pada Kamis (22/10/2026), Senja mendatangi kantor LBH Surabaya untuk menyampaikan kronologi penjemputan dan pemeriksaan yang dialaminya.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya, Ramli Himawan, menyatakan terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperjelas oleh aparat kepolisian.

Salah satunya mengenai dasar hukum penjemputan serta pemeriksaan yang dilakukan terhadap Senja.

LBH Surabaya juga menyoroti dugaan pemeriksaan tanpa pendampingan hukum dan pengambilan perangkat komunikasi pribadi.

Menurut Ramli, aparat penegak hukum perlu menjelaskan dasar kewenangan serta prosedur yang digunakan ketika mengambil dan memeriksa barang pribadi seseorang.

LBH Surabaya meminta Polda Jatim memberikan penjelasan mengenai status ponsel yang diambil, tujuan pemeriksaan, hingga perlindungan terhadap data pribadi yang tersimpan dalam perangkat tersebut.

Namun, dugaan adanya pelanggaran prosedur tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum yang terbukti.

Polda Jatim Bantah Pemaksaan Undangan, Masih Dalami Pemeriksaan

Menanggapi polemik tersebut, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast memberikan keterangan kepada media.

Jules menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya pemaksaan terhadap Senja untuk menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Kapolda Jatim.

Menurutnya, forum tersebut berjalan terbuka dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta kritik.

Sementara itu, mengenai dugaan penjemputan, proses pemeriksaan, dan pengambilan ponsel, Jules menyatakan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman internal.

Dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026), Jules menjelaskan bahwa pengecekan diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan fakta.

Dengan demikian, pernyataan Polda Jatim mengenai tidak adanya pemaksaan undangan tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang prosedur penjemputan maupun pemeriksaan Senja pada 19 Oktober.

BEM Unair Tegaskan Tak Anti Dialog dengan Polisi

Di tengah polemik tersebut, BEM Unair memastikan organisasinya tetap terbuka terhadap komunikasi dengan institusi kepolisian.

Namun, Daniel menegaskan bahwa dialog harus berjalan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, serta penghormatan terhadap independensi mahasiswa.

Menurutnya, hubungan antara mahasiswa dan aparat negara seharusnya dibangun melalui komunikasi yang sehat, bukan situasi yang menimbulkan ketakutan atau ketidakpastian.

BEM Unair juga menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa di Surabaya untuk menjaga solidaritas dan tidak terpecah akibat informasi yang belum utuh.

Daniel mengingatkan pentingnya mempertahankan fokus gerakan mahasiswa terhadap persoalan publik.

"Kekuatan gerakan mahasiswa terletak pada kemampuannya menjaga solidaritas tanpa kehilangan daya kritis, serta membangun dialog tanpa melepaskan prinsip," ujarnya.

BEM Unair menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen sekaligus tetap membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak.

Kampus Belum Berikan Tanggapan Lebih Lanjut

Sementara itu, pihak Universitas Airlangga belum memberikan penjelasan lebih jauh terkait peristiwa yang dialami Presiden BEM tersebut.

Ketua Pusat Humas dan Protokol Unair, Pulung Siswantara, ketika dimintai tanggapan oleh JawaPos.com pada Minggu (25/10/2026), menyatakan pihak kampus belum dapat memberikan komentar.

Hingga Senin (26/10/2026), belum ditemukan penjelasan lebih lanjut yang memastikan dasar hukum penjemputan Senja ataupun hasil akhir pendalaman internal kepolisian.

Kebebasan Berpendapat Mahasiswa Kembali Jadi Sorotan

Sobat Zona, peristiwa yang dialami Presiden BEM Unair kembali memunculkan perdebatan mengenai kebebasan berpendapat dan ruang gerak mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Dalam kehidupan demokrasi, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan publik, dan mengikuti demonstrasi damai sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, kepolisian juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum.

Namun, penggunaan kewenangan tersebut harus dilaksanakan melalui prosedur yang jelas serta menghormati hak-hak warga negara.

Karena itu, transparansi mengenai alasan penjemputan, status pemeriksaan, dan pengambilan perangkat komunikasi menjadi penting untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan maupun kesalahpahaman di masyarakat.

Kini, perhatian tertuju pada penjelasan resmi Polda Jatim mengenai rangkaian peristiwa yang dialami Senja, termasuk apakah seluruh tindakan pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

Menurut kalian, Sobat Zona, bagaimana seharusnya polisi dan organisasi mahasiswa membangun komunikasi agar kebebasan menyampaikan kritik tetap terjaga tanpa mengabaikan penegakan hukum?

Baca juga: Mahasiswa PTN Asal Jakarta Ditemukan Meninggal di Kos, Sempat Meringis Kesakitan