Zona Mahasiswa - Sobat Zona, ada kabar yang bikin miris sekaligus bikin illfeel dari dunia pergerakan mahasiswa. Video pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, kini tengah menjadi bulan-bulanan publik. Bukannya murni menjadi penyambung lidah rakyat, ia justru mengaku terang-terangan telah menerima suap seusai menjadi koordinator dalam demonstrasi bertajuk "Tata Ulang Indonesia" di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada 15 Juni 2026 lalu.

Baca juga: Jangan Buka SPSS Kalau Belum Paham Istilah Ini! Ini Kamus Dasar Olah Data Buat Pejuang Skripsi

Bagaimana bisa idealisme digadaikan dengan lembaran rupiah? Mari kita bedah fakta-fakta memalukan di balik skandal ini!

Kronologi 'Uang Jajan' Masuk Kantong BEM

Berdasarkan pengakuan Abdi, aliran dana haram tersebut ternyata berasal dari oknum alumni FH UBK yang disalurkan melalui aparat kepolisian. Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, mengonfirmasi bahwa nominal uang suap tersebut mencapai Rp 20 juta.

Uang puluhan juta itu sengaja disodorkan kepada pengurus BEM, khususnya BEM FH dan BEM FE, dengan membawa "pesan sponsor". Tujuannya? Mereka diminta untuk tidak memaksakan diri berdemo di depan Istana Negara dan memindahkan titik aksi ke depan kompleks DPR, MPR, dan DPD di kawasan Senayan. Tidak hanya itu, ada juga permintaan khusus agar perwakilan massa aksi bersedia melakukan mediasi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.

Demo Tetap Jalan, Duit Tetap Ditahan!

Lucunya, meskipun permintaan untuk pindah lokasi aksi ke Senayan itu ditolak mentah-mentah dan massa tetap berdemo di Patung Kuda, uang suapnya tetap diterima oleh sejumlah pengurus BEM, termasuk Abdi sendiri!

Lalu, ke mana larinya uang Rp 20 juta tersebut? Abdi dengan santai mengakui bahwa sebagian uang itu telah ia pakai untuk keperluan pribadinya. Sisanya, didistribusikan seperti "bagi-bagi kue" kepada beberapa pihak:

• Dipakai untuk keperluan pribadi Ketua BEM FH UBK.
• Rp 2,5 juta diberikan kepada dua orang alumni.
• Rp 2 juta mengalir ke kantong wakil ketua BEM.
• Rp 2 juta diberikan kepada seseorang bernama Mubarak.
• Rp 2 juta disalurkan ke jajaran pengurus BEM FE UBK.

Kampus Bertindak Tegas: Status Mahasiswa Dinonaktifkan!

Merespons skandal yang mencoreng nama baik almamater "Kampus Penyambung Lidah Rakyat" ini, pihak Universitas Bung Karno langsung mengambil langkah tegas.

Pada Selasa, 23 Juni 2026, Wakil Rektor III Daniel Panda mengumumkan bahwa pihak rektorat telah resmi menonaktifkan status kemahasiswaan Muhammad Abdimaludin. Dengan sanksi ini, Abdi dilarang keras mengatasnamakan BEM UBK maupun universitas dalam aktivitas apa pun hingga proses investigasi dinyatakan selesai.

Pihak kampus juga sedang melakukan crosscheck dan menginvestigasi pengurus BEM FH, FE, serta beberapa mahasiswa dan alumni lain yang diduga ikut kecipratan uang panas tersebut. Kampus memastikan akan ada sanksi lanjutan yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing oknum.

Kritik Pedas YLBHI: Merusak Esensi Demokrasi!

Skandal ini langsung memantik reaksi keras dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mengecam keras upaya penyuapan ini. Menurutnya, alih-alih mendengarkan kritik dan aspirasi, negara justru terkesan berupaya membungkam substansi tuntutan mahasiswa dengan cara menciptakan diskursus baru.

"Ini masalah karena merusak substansi demokrasi. Ini menghilangkan tujuan gerakan siswa yang sejatinya murni bergerak karena keresahan menjadi bergerak karena uang," tegas Isnur saat ditemui di Kantor YLBHI, Selasa (23/6/2026).

YLBHI juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas siapa dalang atau tokoh utama di balik penyuapan BEM UBK ini, yang mencoba menahan laju gerakan reformis mahasiswa demi mediasi tertutup dengan Wakil Presiden.

Baca juga: Jangan sampai Ketuker! Kosakata Unik Ini Ada di Judul Penelitian Kuantitatif & Kualitatif