Zona Mahasiswa - Fenomena viral pengibaran bendera bajak laut dari serial anime "One Piece" di beberapa wilayah Indonesia, terutama di truk-truk, menuai respons keras dari kalangan DPR. Tindakan ini, yang dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah, dinilai sebagai bentuk provokasi berbahaya yang dapat memecah belah bangsa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Baca juga: Panas! Om Deddy Corbuzier Angkat Bicara Soal Timothy yang Bilang Orang Nge-gym Itu Goblok: Oh, Jadi Panglima TNI Kita…

Tudingan Makar dan Ancaman Penindakan Tegas

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, secara tegas melarang pengibaran bendera tersebut. Ia menilai tindakan itu sebagai wujud kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara.

"Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," kata Firman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Firman menambahkan bahwa fenomena ini juga menjadi perhatian serius bagi DPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menyoroti bagaimana perkembangan teknologi digital mempermudah provokasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, juga memberikan tanggapan serupa. Ia mengungkapkan adanya indikasi upaya memecah belah persatuan bangsa yang terdeteksi oleh lembaga keamanan dan intelijen. "Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Dasco.

Solusi: Penguatan Ideologi dan Regulasi

Menanggapi fenomena ini, Firman Soebagyo menegaskan pentingnya penguatan pendidikan ideologi Pancasila sejak dini, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ia percaya bahwa pemahaman ideologi yang kuat dapat membentengi masyarakat dari provokasi semacam ini.

"Inilah tugas daripada BPIP dan tugas kami juga di MPR. Kami sedang melakukan kajian-kajian juga penguatan terhadap pemahaman ideologi dan pengamalannya itu terus dilakukan penguatan dengan modifikasi-modifikasi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima," ungkapnya.

Firman juga menyoroti penggunaan kendaraan umum, khususnya truk, sebagai alat untuk menyebarkan simbol-simbol tersebut. Ia mendorong revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJR) agar ada regulasi yang lebih jelas mengenai fungsi kendaraan umum. Menurutnya, kendaraan umum tidak seharusnya digunakan sebagai alat kampanye, baik positif maupun negatif.

"Bahwa untuk transportasi umum dan kemudian angkutan umum yang sifatnya umum, jangan dijadikan alat kampanye, baik itu negatif maupun positif," jelasnya. "Sehingga, betul-betul alat transportasi itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik. Ini juga perlu diatur," tambah Firman.

Fenomena bendera bajak laut 'One Piece' atau yang dikenal sebagai Jolly Roger ini memang menimbulkan pro-kontra. Sebagian pihak menilai simbol tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah, sementara yang lain menganggapnya hanya sebagai ekspresi kreatif anak muda menjelang perayaan kemerdekaan. Namun, bagi para anggota DPR ini, maknanya lebih serius dari itu, sehingga perlu ditindaklanjuti.

Baca juga: Kronologi Lengkap Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru Versi Polisi: Bunuh Diri, Tak Ada Unsur Kriminal, Kasus Dihentikan