Zona Mahasiswa - Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai daerah meluapkan kekecewaan mereka terhadap ketidakadilan kesejahteraan. Sebanyak 20 ribu massa yang tergabung dalam berbagai aliansi guru madrasah swasta menggelar demonstrasi akbar di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/10).

Baca juga: Geger! Istri Sah Kirim Karangan Bunga 'Selamat Wisuda Dokter Gatal' ke Pelakor

Tuntutan utama mereka jelas: pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perlakuan yang setara dengan guru yang mengajar di sekolah umum atau madrasah negeri.

Hidup di Bawah Garis Sejahtera: Gaji Tak Menentu

Salah satu perwakilan guru, Munzirah (45), dari Madrasah Aliyah Muta'allimin, Aceh Besar, ikut bergabung dalam aksi ini untuk menyuarakan penderitaan rekan-rekannya. Ia sendiri telah mengabdi selama delapan tahun, sementara beberapa rekannya bahkan telah mengajar selama 22 tahun lebih.

Munzirah menggambarkan kondisi miris yang dialami guru madrasah swasta: gaji yang sangat minim dan tidak menentu, memaksa mereka banting tulang mencari penghasilan tambahan hanya untuk bertahan hidup.

“Tidak cuma bekerja sebagai guru, mengabdi, mencerdaskan anak bangsa, tetapi guru-guru juga harus bekerja lebih. Pulang dari sekolah, harus buka usaha ini, harus ngojek, harus kerja bangunan, harus ini, harus jualan. Karena tidak cukup, tidak sejahtera,” ujarnya di lokasi aksi.

Munzirah membandingkan nasib mereka dengan guru negeri, terutama yang sudah mendapat sertifikasi dan inpassing (penyetaraan) dari Kemenag, yang gajinya dapat mencapai Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan, memberikan ketenangan finansial.

“Apa kabar dengan yang swasta? Jangan kan 5 juta, 7 juta, 4 juta, 1 juta setengah, susah. 2 juta, susah,” lanjutnya, menyentil kesenjangan kesejahteraan yang sangat lebar.

Untuk merealisasikan tuntutan ini, Munzirah berharap pemerintah berani merevisi Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dianggap menjadi pagar regulasi sehingga pemerintah provinsi tidak bisa berbuat banyak.

Aspirasi Guru Madrasah Ditampung Istana

Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Tedi Malik, menjelaskan hasil audiensi perwakilan guru dengan pemerintah di Sekretariat Negara pada hari yang sama. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno, dan beberapa deputi.

Inti dari usulan yang disampaikan adalah bahwa madrasah swasta kerap mendapatkan pengecualian dari kebijakan afirmatif pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Kita berharap adanya regulasi-regulasi yang menunjang, mendukung guru-guru dan madrasah swasta ini untuk sama dan setara dengan lembaga-lembaga yang disediakan oleh pemerintah,” kata Tedi.

Meskipun belum ada keputusan yang ditetapkan, Tedi memastikan bahwa pemerintah berjanji akan meneruskan aspirasi dan tuntutan guru madrasah swasta ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto setelah Presiden kembali dari agenda luar kota.

Tedi optimis usulan ini akan direspons, mengingat komitmen Presiden terhadap sektor pendidikan. Ia juga menyebut aksi hari ini menjadi sejarah baru karena berhasil mengumpulkan massa yang diklaim mencapai 20 ribu guru dari berbagai wilayah, menunjukkan puncak ketidakpuasan para guru madrasah terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.

Walaupun massa yang hadir sangat besar, Tedi menekankan bahwa suasana aksi tetap berjalan kondusif dan aman.

Baca juga: Bikin Mewek! Pesan Ibunda Timmy untuk Vito, Salah Satu Pembully Anaknya "Tante Udah Nggak Punya Anak Lagi..."