Zona Mahasiswa - Sobat Zona, pemerintah Jepang resmi menghentikan bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan setelah lebih dari dua pekan mengerahkan helikopter militer untuk membantu Indonesia mengendalikan kobaran api.

Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa, 29 September 2026, setelah Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa kondisi kebakaran dinilai sudah dapat ditangani menggunakan sumber daya dalam negeri.

Baca juga: Bikin Ferry Irwandi Nggak Habis Pikir! Orang-orang Ini Malah Bikin Pameran Sawit di saat Karhutla Masih Parah "Nirempati"

Padahal, selama menjalankan misi kemanusiaan, Jepang telah mengerahkan tiga helikopter angkut berat CH-47 Chinook yang melakukan puluhan operasi pemadaman udara dan menjatuhkan ratusan ton air ke kawasan terdampak karhutla.

Meski bantuan internasional tersebut berakhir, penghentian operasi bukan berarti seluruh titik kebakaran di Indonesia sudah berhasil dipadamkan.

Jepang Kerahkan Tiga Helikopter Chinook untuk Bantu Indonesia

Bantuan Jepang merupakan bagian dari kerja sama kemanusiaan antara kedua negara dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut keterangan resmi Kementerian Pertahanan Jepang, koordinasi mengenai operasi bantuan internasional tersebut telah dilakukan sejak 28 Agustus 2026.

Setelah melalui proses persiapan, Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self-Defense Forces (JSDF) mulai menjalankan operasi pemadaman udara di Kalimantan pada 16 September 2026.

Dalam misi tersebut, Jepang mengerahkan tiga helikopter CH-47 Chinook untuk membantu pemadaman menggunakan metode water bombing, yaitu menjatuhkan air dari udara ke kawasan yang terbakar.

Operasi dilakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk kawasan sekitar Pontianak dan Ketapang.

Bantuan ini menjadi perhatian karena merupakan pengalaman pertama militer Jepang menjalankan operasi pemadaman karhutla dalam misi luar negeri.

Lebih dari 40 Operasi, Sekitar 220 Ton Air Dijatuhkan

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengungkapkan bahwa tiga helikopter yang diterjunkan telah memberikan kontribusi dalam menghambat penyebaran kebakaran.

Dalam konferensi pers pada 29 September 2026, Koizumi menyampaikan bahwa hingga sehari sebelumnya, helikopter Jepang telah melaksanakan lebih dari 40 operasi pemadaman udara dengan total sekitar 220 ton air.

Operasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membatasi perluasan kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas melalui jalur darat.

Koizumi juga menjelaskan bahwa pengerahan pasukan Jepang dilakukan melalui koordinasi dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin.

Menurutnya, hubungan kerja sama dan komunikasi kedua negara menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan bantuan tersebut.

Pemerintah Jepang pun menyampaikan apresiasi terhadap personel yang bertugas di tengah kondisi lingkungan yang menantang.

Pemerintah RI Sebut Penanganan Sudah Bisa Dilakukan Sendiri

Setelah lebih dari dua pekan menjalankan operasi, Pemerintah Indonesia kemudian menyampaikan kepada Jepang bahwa bantuan pemadaman yang diberikan telah membantu mencegah perluasan kebakaran.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Jepang tertanggal 29 September 2026, disebutkan bahwa Indonesia menilai upaya penanganan selanjutnya sudah dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri.

Atas dasar penilaian dan konsultasi tersebut, Shinjiro Koizumi kemudian memerintahkan penghentian misi bantuan internasional.

Setelah menyelesaikan jadwal pemadaman terakhir, personel Jepang dijadwalkan kembali ke negaranya menggunakan kapal militer JS Kunisaki yang membawa tiga helikopter Chinook.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Jepang selama masa operasi.

Namun, pernyataan bahwa Indonesia dapat melanjutkan penanganan secara mandiri tidak berarti seluruh kebakaran sudah padam atau risiko karhutla telah berakhir.

BNPB Masih Catat Puluhan Hektare Lahan Belum Padam

Di tengah keputusan penghentian bantuan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih mencatat adanya lahan terbakar yang membutuhkan penanganan.

Berdasarkan laporan BNPB mengenai kondisi pada 28 September 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 527,6 hektare.

Dari jumlah tersebut, sekitar 431,53 hektare telah berhasil dipadamkan melalui operasi darat dan udara.

Sementara itu, 96,07 hektare lainnya masih belum padam.

Enam provinsi prioritas tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Data tersebut menunjukkan bahwa upaya pemadaman masih diperlukan meskipun pemerintah menilai penanganannya dapat dilanjutkan tanpa dukungan helikopter Jepang.

BNPB juga menyebut kondisi lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kebakaran.

Api pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan pembasahan dan pendinginan lanjutan untuk mencegah kebakaran kembali muncul.

Selain itu, petugas menghadapi keterbatasan akses, sumber air, angin kencang, serta kabut asap yang dapat mengganggu operasi pemadaman udara.

Indonesia Masih Kerahkan Puluhan Armada Udara

Dalam laporan yang sama, BNPB menyatakan pemerintah terus menjalankan operasi penanggulangan karhutla melalui kerja sama berbagai instansi.

Penanganan melibatkan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta unsur terkait lainnya.

Untuk operasi udara, pemerintah melaporkan dukungan sebanyak 56 unit armada, yang terdiri dari 13 unit untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca serta 43 unit untuk water bombing.

Selain menggunakan helikopter, penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, penyekatan titik api, pembasahan lahan gambut, dan pemantauan menggunakan drone.

BNPB juga menegaskan perlunya kewaspadaan karena perubahan kondisi cuaca dan karakteristik lahan dapat menyebabkan kebakaran kembali meluas.

Malaysia Juga Sempat Menawarkan Bantuan

Selain Jepang, Malaysia turut menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani karhutla yang berdampak pada kualitas udara lintas negara.

Pada September 2026, Malaysia menawarkan dukungan berupa satu pesawat amfibi Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, serta 52 personel untuk membantu penanganan kebakaran.

Presiden Prabowo Subianto kemudian menyambut tawaran bantuan tersebut dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi pada 18 September 2026.

Tawaran tersebut menjadi bagian dari kerja sama kedua negara dalam menghadapi karhutla dan kabut asap yang berpotensi meluas hingga wilayah negara tetangga.

Namun, penerimaan tawaran bantuan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh personel dan armada Malaysia telah diterjunkan.

Karhutla Belum Selesai, Pemerintah Perlu Pastikan Penanganan Berkelanjutan

Sobat Zona, berakhirnya bantuan Jepang menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan karhutla di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah menyatakan telah memiliki kemampuan untuk melanjutkan penanganan menggunakan sumber daya nasional.

Di sisi lain, data BNPB menunjukkan bahwa kebakaran belum sepenuhnya berakhir ketika keputusan penghentian bantuan internasional diumumkan.

Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, serta kehidupan ekonomi warga di wilayah terdampak.

Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari berakhirnya misi bantuan internasional, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memadamkan seluruh kebakaran, mencegah munculnya titik api baru, dan melindungi masyarakat dari dampak asap.

Menurut kalian, Sobat Zona, apakah Indonesia sudah siap menangani karhutla secara mandiri atau kerja sama internasional tetap diperlukan untuk menghadapi kebakaran berskala besar?

Baca juga: Mahasiswa PTN Asal Jakarta Ditemukan Meninggal di Kos, Sempat Meringis Kesakitan