Zona Mahasiswa - Masalah pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit kembali jadi sorotan. Kali ini, seorang anggota DPR RI menunjukkan rasa kecewanya saat mengetahui sendiri beberapa kasus pasien BPJS yang dipaksa pulang meski kondisinya belum sembuh total.

Baca juga: Begini Faktanya! 6 Polisi di Kalimantan Positif Narkoba Cuman Dihukum Salat di Mushola, Kapolres: Saya yang Awasi

Ia menambahkan bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi di tempatnya, melainkan sudah jadi keluhan umum masyarakat di berbagai daerah lain.

Banyak masyarakat juga merasa bingung dengan sistem BPJS yang katanya "menjamin layanan kesehatan" tapi kenyataannya penuh dengan batasan. Ada yang bilang, dokter di rumah sakit seringkali sudah menyarankan perawatan lebih lama, tapi pihak administrasi atau manajemen rumah sakit justru bilang sebaliknya. Jadi, mana yang harus dipercaya?

Pasien sering berada di posisi yang serba salah. Mau ngotot minta dirawat lebih lama, takut biayanya jadi tanggungan pribadi. Tapi kalau pulang, khawatir kondisi makin parah. Situasi kayak gini jelas bikin masyarakat kecil makin menderita.

Rumah Sakit Juga Punya Alasan

Di sisi lain, rumah sakit pun punya alasan. Banyak dari mereka bilang bahwa sistem pembayaran dari BPJS membuat mereka harus berhati-hati. Kalau pasien dirawat terlalu lama tanpa alasan yang bisa "dibuktikan" secara administratif, rumah sakit bisa rugi karena nggak semua biaya diganti oleh BPJS.

Hal inilah yang kadang memicu konflik antara tenaga medis dan pihak administrasi. Di satu sisi, dokter ingin menyembuhkan pasien dengan optimal. Tapi di sisi lain, manajemen rumah sakit harus mengikuti aturan main BPJS yang cukup ketat. Hasilnya? Pasien jadi korban.

Anggota DPR: Perlu Evaluasi Total!

Melihat situasi ini, anggota DPR tersebut meminta agar BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pelayanan dan pembiayaan rumah sakit. "Ini bukan soal teknis semata. Ini soal kemanusiaan. Jangan biarkan rakyat diperlakukan seperti angka statistik belaka," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam sistem rujukan, penghitungan masa tanggungan, serta alasan medis yang dijadikan dasar keputusan pemulangan pasien. "Harus ada kejelasan, bukan sekadar surat formalitas yang nggak dipahami masyarakat awam," tambahnya.

BPJS dan Beban Administratif

Salah satu alasan utama sistem BPJS terasa kaku adalah karena beban administratif yang tinggi. Segala hal harus ada bukti, surat rujukan, hasil lab, sampai foto-foto pemeriksaan. Belum lagi kalau rumah sakit regional harus merujuk pasien ke pusat, prosedurnya bisa sangat rumit dan memakan waktu.

Akibatnya, pasien yang seharusnya dapat perawatan cepat malah harus menunggu lama hanya karena urusan dokumen.

Anggota DPR Geram dengan Pelayanan BPJS di RS, Pasien Opname Belum Sembuh Sudah Dipaksa Pulang

Permasalahan pelayanan BPJS bukan hal baru, tapi tetap saja mengejutkan ketika masih ada pasien yang dipaksa pulang dalam kondisi belum sembuh. Anggota DPR yang turun langsung ke lapangan memberi angin segar bahwa persoalan ini tidak didiamkan begitu saja.

Namun tentu, tidak cukup hanya dengan geram. Perlu ada langkah konkret dari pemerintah, BPJS, rumah sakit, dan seluruh pemangku kebijakan untuk benar-benar menjadikan layanan kesehatan sebagai hak, bukan beban. Kita sebagai warga pun punya hak untuk bersuara dan menuntut perbaikan.

Jangan sampai kita hidup di negara yang punya jaminan kesehatan, tapi nggak merasa aman saat sakit.

Baca juga: Bejat! Pasangan Suami Istri Ajak Anak Kandung Main Threesome Sejak 2014, Korban Curhat ke Tantenya karena Sudah Tidak Tahan