Zona Mahasiswa - Dunia maya kembali dihebohkan dengan pengakuan mengejutkan seorang mahasiswi cantik di Makassar yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi online. Yang lebih mencengangkan, perempuan berinisial RH (20) ini, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar, mengaku memiliki pelanggan tetap dari kalangan kepala desa (kades). 

Baca juga: Seorang Pria China Pura-pura Jadi Perempuan Buat 'Memangsa' Ribuan Lelaki

Tak tanggung-tanggung, kades-kades tersebut diduga selalu "mem-booking" RH setiap kali dana desa cair dari pemerintah pusat. Kisah ini tidak hanya membuka tabir gelap praktik prostitusi di tengah pandemi, tetapi juga menyuarakan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan penyalahgunaan dana desa.

Prostitusi Online di Tengah Pandemi: Menggunakan Aplikasi MiChat

Praktik prostitusi, dalam berbagai bentuknya, memang seakan tak pernah berhenti. Di era digital, aplikasi daring menjadi media baru bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya, seringkali luput dari pantauan pihak berwajib. RH adalah salah satu contohnya. Ia menjajakan diri sebagai pekerja seks komersial (PSK) melalui aplikasi populer MiChat.

Di usianya yang masih sangat muda, 20 tahun, dan berstatus sebagai mahasiswi semester lima, RH memilih jalan ini. Keputusan untuk terjun ke dunia prostitusi online seringkali dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi, gaya hidup, hingga pengaruh lingkungan. Namun, pengakuan RH yang mengklaim pelanggannya adalah para kepala desa menjadikan kasus ini sangat sensitif dan memicu perhatian luas.

'Pakde' dan Dana Desa: Pola Transaksi yang Mengkhawatirkan

Bagian paling mencengangkan dari pengakuan RH adalah identitas pelanggannya. Ia mengaku memiliki pelanggan tetap dari oknum pejabat daerah, yang selalu ia panggil dengan sebutan 'Pakde'. Sebutan ini merujuk pada kepala desa yang menjadi langganannya.

RH blak-blakan mengungkapkan pola transaksinya dengan para 'Pakde' ini. "Pakde (kepala desa) kadang sekali datang dalam enam bulan. Kalau datang kadang kita di-booking tiga hari, sehabis pencairan gaji (dana desa)," ujar RH, seperti dilansir dari antvklik.com.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya korelasi yang mencurigakan antara pencairan dana desa dengan penggunaan jasa prostitusi. Dana desa, yang merupakan alokasi anggaran besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, seharusnya digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Jika pengakuan RH ini benar, maka ada indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang serius.

RH juga menambahkan bahwa pelanggannya tidak hanya satu kepala desa. Menurut pengakuannya, para pelanggannya berasal dari beberapa kabupaten di luar Kota Makassar. Namun, mahasiswi itu enggan menyebut nama pelaku maupun daerah asal mereka, kemungkinan untuk melindungi identitas pelanggannya atau karena alasan keamanan pribadinya. Informasi ini, jika terbukti, menunjukkan bahwa praktik semacam ini mungkin bukan kasus tunggal, melainkan fenomena yang lebih luas dan melibatkan beberapa wilayah.

Kasus pengakuan mahasiswi ini adalah cermin buram dari sisi gelap praktik korupsi dan moralitas yang merosot di kalangan oknum pejabat. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk lebih aktif mengawasi penggunaan dana publik dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin kita, terutama mereka yang diberi amanah untuk mengelola keuangan demi kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Terungkap! Polisi Ini Tewas Diduga karena Rayu Cewek Bokingan dari Seniornya