Zona Mahasiswa - Sobat Zona, Universitas Pasundan (Unpas) Bandung akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap seorang dosen tetap yang dinyatakan melakukan pelanggaran terkait kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan internal kampus.
Dosen yang berkaitan dengan kasus di lingkungan Fakultas Hukum tersebut resmi diberhentikan setelah menjalani serangkaian proses investigasi yang melibatkan tim internal universitas, satuan tugas penanganan kekerasan, hingga pertimbangan Senat Universitas.
Keputusan itu diumumkan pada Selasa (17/11/2026) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 947/YPTP/SK/C.1/XI/2026.
Menariknya, kasus ini sebelumnya sempat memicu gelombang protes ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Unpas pada Oktober 2026.
Saat itu, mahasiswa mendesak kampus mengusut dugaan kekerasan seksual yang disebut melibatkan sejumlah tenaga pendidik.
BEM Fakultas Hukum Unpas bahkan sempat mengungkap adanya 13 laporan dugaan kekerasan seksual dengan sekitar empat hingga enam orang yang diduga terlibat.
Namun, keputusan terbaru universitas baru memastikan pemberhentian terhadap satu orang dosen tetap.
Berawal dari Laporan Mahasiswa yang Ramai di Media Sosial
Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Hukum Unpas mulai mencuat ke publik sekitar 10 Oktober 2026.
Saat itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan pengalaman dan laporan mengenai dugaan pelecehan seksual yang disebut terjadi di lingkungan kampus.
Informasi tersebut kemudian berkembang melalui media sosial hingga mendapatkan perhatian organisasi mahasiswa.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Unpas mulai menghimpun aspirasi dan laporan yang masuk.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Unpas, Dhean Salvez Ilhammy, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 13 laporan dugaan kekerasan seksual.
Menurutnya, laporan tersebut diduga melibatkan sekitar empat hingga enam orang.
"Untuk terakhir itu kita mendapat ada 13 laporan, dan terdapat kurang lebih 4 sampai 6 terduga pelaku," kata Salvez pada Rabu (14/10/2026).
Namun, jumlah tersebut merupakan data laporan awal yang diterima organisasi mahasiswa, bukan hasil akhir pemeriksaan universitas.
Belum terdapat informasi resmi bahwa seluruh terduga pelaku telah terbukti melakukan pelanggaran.
Ratusan Mahasiswa Turun Aksi, Desak Kampus Pecat Pelaku
Merespons laporan tersebut, ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Unpas menggelar demonstrasi di Kampus 1 Unpas, Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, pada Rabu (14/10/2026).
Aksi tersebut bertajuk Mimbar Bebas: Usut Tuntas Isu Kekerasan dan Pelecehan Seksual di FH Unpas.
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM, BPM, dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) bergantian menyampaikan orasi di hadapan jajaran kampus.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar universitas tidak mengabaikan laporan kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik.
Mereka juga meminta kampus menjamin keselamatan pelapor serta memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang mengalami kekerasan.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pemberian sanksi tegas kepada pelaku apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Sanksi yang diminta mencakup tindakan administratif, pemberhentian dari jabatan, hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
BEM Fakultas Hukum Unpas bahkan memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pihak universitas untuk menunjukkan tindak lanjut yang jelas.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal penyelesaian kasus agar tidak berhenti pada janji pembentukan tim investigasi.
Mahasiswi Sempat Ungkap Kesulitan Melaporkan Pelecehan
Dalam demonstrasi tersebut, salah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Unpas yang menggunakan nama samaran Mawar turut membagikan pengalamannya.
Mawar mengaku pernah mengalami pelecehan verbal di lingkungan kampus.
Ia mengatakan sebelumnya telah mencoba menyampaikan keluhan kepada seorang dosen, tetapi merasa laporannya tidak mendapatkan penanganan yang memadai.
Menurutnya, salah satu hambatan yang dihadapi mahasiswa adalah kesulitan menyediakan bukti ketika pelecehan terjadi secara tiba-tiba.
Mawar mempertanyakan bagaimana korban dapat mengumpulkan rekaman atau bukti langsung ketika tidak mengetahui bahwa dirinya akan mengalami tindakan tidak pantas.
Kesaksian tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih luas mengenai mekanisme pelaporan di lingkungan perguruan tinggi.
Terutama ketika dugaan pelanggaran melibatkan dosen yang memiliki kewenangan akademik terhadap mahasiswa.
Mahasiswa kemudian mendesak agar pihak kampus menyediakan sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, serta tidak menimbulkan ketakutan akan dampak terhadap nilai maupun keberlangsungan studi.
Kampus Bentuk Tim Investigasi hingga Libatkan Senat Universitas
Menanggapi desakan mahasiswa, Unpas kemudian membentuk tim investigasi untuk mendalami laporan dugaan kekerasan seksual.
Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, Alumni, Agama, dan Budaya Unpas, Prof. Cartono, menjelaskan bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara serius.
Pada Oktober 2026, Cartono mengungkapkan bahwa pihak universitas telah mengidentifikasi dua dosen yang diduga berkaitan dengan laporan yang masuk.
Namun, jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendalaman.
Pihak universitas juga menyampaikan rencana penonaktifan dosen yang diduga terlibat selama proses pemeriksaan.
Setelah tim investigasi bekerja, pemeriksaan dilanjutkan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) bersama BK-ULD.
Selain itu, pihak rektorat meminta pertimbangan dari Senat Universitas, khususnya Komisi Etika dan Disiplin.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan dan pemberian sanksi mempertimbangkan hasil pemeriksaan serta ketentuan internal universitas.
Hasil Investigasi, Satu Dosen Tetap Resmi Dipecat
Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, Universitas Pasundan akhirnya mengumumkan keputusan pemberhentian terhadap seorang dosen tetap.
Keputusan tersebut disampaikan secara resmi pada Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan keterangan universitas, dosen yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran terkait kekerasan seksual melalui mekanisme pemeriksaan internal.
Pemberhentian kemudian ditetapkan melalui SK Nomor 947/YPTP/SK/C.1/XI/2026.
Cartono menyatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tim investigasi, Satgas PPKPT bersama BK-ULD, serta pertimbangan Komisi Etika dan Disiplin Senat Universitas.
Dengan adanya keputusan itu, dosen yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai dosen tetap Universitas Pasundan.
Namun, perlu dipahami bahwa penetapan pelanggaran oleh universitas merupakan hasil proses administratif dan etik di lingkungan kampus.
Keputusan tersebut tidak otomatis berarti dosen bersangkutan telah mendapatkan putusan pidana dari pengadilan.
Hingga pengumuman pada 17 November 2026, belum terdapat informasi resmi mengenai putusan pengadilan pidana terhadap dosen tersebut.
Unpas Pastikan Korban Tetap Mendapat Pendampingan
Selain menjatuhkan sanksi kepada dosen, Unpas menyatakan akan terus memberikan layanan pendampingan kepada para korban.
Pendampingan tersebut disediakan melalui Satgas PPKPT bersama BK-ULD sesuai kebutuhan masing-masing korban.
Layanan ini menjadi bagian dari upaya universitas untuk memastikan mahasiswa yang mengalami kekerasan tetap mendapatkan perlindungan serta dukungan pemulihan.
Sebab, penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak cukup dilakukan hanya dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.
Korban juga membutuhkan jaminan keamanan, perlindungan hak akademik, serta kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa tekanan atau intimidasi.
Pihak Unpas menyatakan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh mahasiswa dan sivitas akademika.
"Kami berkomitmen menjadikan institusi Universitas Pasundan sebagai kampus yang nyaman, aman, dan terbebas dari segala bentuk tindak kekerasan," kata Cartono, Selasa (17/11/2026).
Namun, universitas belum menjelaskan secara terperinci hasil evaluasi seluruh laporan lainnya maupun perkembangan penanganan terhadap pihak-pihak lain yang sebelumnya disebut dalam aduan mahasiswa.
Pihak Universitas Sampaikan Permohonan Maaf
Dalam pernyataan resminya, Universitas Pasundan turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang muncul akibat pemberitaan kasus kekerasan seksual tersebut.
Pihak universitas mengapresiasi perhatian dan dukungan masyarakat selama proses penanganan berlangsung.
Unpas juga menyatakan bahwa keputusan pemberhentian merupakan bagian dari upaya menjaga integritas institusi pendidikan.
Namun, pelaksanaan komitmen tersebut tetap perlu dilihat dari tindak lanjut kampus dalam mencegah terulangnya kasus serupa.
Termasuk memastikan seluruh laporan diperiksa secara adil, memperkuat sistem pengaduan, serta memberikan perlindungan berkelanjutan terhadap korban.
Kasus Unpas Jadi Pengingat Pentingnya Kampus Aman dari Kekerasan Seksual
Sobat Zona, pemecatan seorang dosen tetap Unpas menjadi perkembangan penting setelah kasus dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum kampus tersebut memicu demonstrasi mahasiswa.
Aksi yang berlangsung pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berperan dalam mendorong transparansi dan pertanggungjawaban institusi pendidikan.
Namun, penyelesaian kasus tidak hanya diukur dari pemberhentian satu orang dosen.
Masih terdapat pertanyaan mengenai perkembangan laporan lainnya, perlindungan para pelapor, dan pembenahan mekanisme pencegahan kekerasan seksual.
Kampus seharusnya menjadi tempat mahasiswa belajar, berkembang, serta menyampaikan pendapat tanpa menghadapi ancaman pelecehan maupun penyalahgunaan relasi kuasa.
Karena itu, keberadaan sistem pelaporan yang aman, penanganan yang transparan, dan pendampingan korban perlu menjadi bagian dari kebijakan perguruan tinggi secara berkelanjutan.
Keputusan Unpas pada 17 November 2026 menjadi salah satu bentuk penegakan aturan internal terhadap pelanggaran yang telah diperiksa.
Sementara itu, mahasiswa dan masyarakat masih dapat mengawal bagaimana universitas menangani laporan lainnya serta memastikan pemulihan korban benar-benar terlaksana.
Menurut kalian, Sobat Zona, apakah pemecatan dosen yang terbukti melakukan kekerasan seksual dalam pemeriksaan kampus sudah cukup, atau universitas juga perlu memperkuat sistem pelaporan serta perlindungan korban agar kasus serupa tidak terulang?
Komentar
0

