Zona Mahasiswa - Sobat Zona, nama Rocky Gerung kembali menjadi perbincangan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Pelantikan ini menarik perhatian karena Rocky selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pengkritik keras pemerintahan, terutama ketika Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Bikin Ferry Irwandi Nggak Habis Pikir! Orang-orang Ini Malah Bikin Pameran Sawit di saat Karhutla Masih Parah "Nirempati"

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Rocky juga menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap sejumlah program pemerintahan Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Apakah Rocky benar-benar mengubah sikap politiknya?

Era Jokowi: Kritik Keras sampai Berujung Puluhan Laporan Polisi

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, kritik Rocky Gerung kerap disampaikan menggunakan bahasa yang sangat tajam.

Salah satu yang paling kontroversial terjadi pada 2023, ketika Rocky membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ambisi Jokowi mempertahankan warisan pemerintahannya.

Dalam pidato yang kemudian viral, Rocky menggunakan frasa “bajingan tolol” ketika mengkritik Jokowi dan kebijakan IKN. Ucapan tersebut memicu polemik nasional dan berujung pada berbagai laporan polisi.

Bareskrim Polri pada November 2023 bahkan menyatakan terdapat 26 laporan polisi terkait pernyataan Rocky tersebut, meski beberapa laporan kemudian dicabut.

Namun, kurang tepat apabila disebut Rocky “dilaporkan oleh rakyat” secara keseluruhan. Pelaporan dilakukan oleh berbagai kelompok dan individu, termasuk organisasi serta relawan pendukung Jokowi.

IKN Jadi Salah Satu Sasaran Kritik Utamanya

Rocky juga konsisten menyampaikan kritik terhadap proyek IKN pada masa pemerintahan Jokowi.

Pada 2022, ia mengatakan salah satu warisan pemerintahan Jokowi yang akan diterima presiden berikutnya adalah “IKN yang mangkrak”. Kritik terhadap proyek tersebut terus disampaikan hingga menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi.

Pada 2024, Rocky bahkan menggambarkan IKN sebagai “monumen kegagalan” Jokowi.

Dengan demikian, sepanjang era Jokowi, posisi Rocky di ruang publik memang banyak dikenal melalui kritik terhadap presiden, pemerintah, serta sejumlah proyek dan kebijakan strategisnya.

Era Prabowo: Rocky Justru Membela MBG dan Koperasi

Sikap berbeda terlihat ketika pemerintahan beralih kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pada 27 Juni 2026, Rocky menyatakan dukungannya terhadap konsep Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Namun, Rocky menegaskan bahwa dukungannya bukan karena ingin membela pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat dan penguatan koperasi mempunyai landasan dalam gagasan keadilan sosial dan konstitusi.

“Membela koperasi dan MBG adalah perintah konstitusi, untuk keadilan sosial.”

Rocky mengatakan persoalan pelaksanaan, termasuk apabila terdapat penyimpangan atau korupsi, harus dibedakan dari gagasan dasar programnya.

Pernyataan itu kemudian memunculkan perdebatan.

Sejumlah pengamat mempertanyakan pendekatan Rocky tersebut. Pengamat politik Ubedilah Badrun, misalnya, mengkritik argumentasi yang menghubungkan kebijakan pemerintahan Prabowo dengan gagasan sosialisme.

Dengan demikian, ada pihak yang melihat sikap Rocky terhadap pemerintahan Prabowo berbeda dibandingkan ketika Jokowi berkuasa. Namun, interpretasi tersebut tetap merupakan penilaian terhadap posisi politik Rocky, bukan fakta bahwa ia telah berhenti mengkritik pemerintah.

“Ada Cahaya di Otaknya” Ternyata Bukan Pujian Biasa

Potongan pernyataan lain Rocky juga sempat ramai diperbincangkan.

Dalam acara di Universitas Airlangga, Surabaya, pada 17 September 2026, Rocky berdiri di depan layar yang menampilkan foto Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Melihat terdapat visual lampu di belakang foto Prabowo, Rocky bercanda bahwa lampu merupakan tanda seseorang berpikir dan mengatakan ada “cahaya di otaknya”.

Namun, konteks lengkapnya penting.

Pernyataan tersebut merupakan permainan terhadap visual di layar, bukan pernyataan formal Rocky yang sedang memberikan penilaian mengenai kecerdasan Prabowo.

Rocky kemudian melihat gambar stasiun pengisian kendaraan listrik di belakang foto Gibran dan melontarkan candaan apakah otak Gibran masih perlu “di-charge”.

Karena itu, membandingkan kalimat “bajingan tolol” kepada Jokowi dengan “ada cahaya di otaknya” kepada Prabowo tanpa konteks dapat memberikan gambaran yang tidak utuh.

Rocky Ternyata Masih Kritik Pemerintahan Prabowo

Ada fakta lain yang juga penting.

Meskipun mendukung gagasan MBG dan koperasi, Rocky tidak sepenuhnya berhenti mengkritik pemerintahan Prabowo.

Pada Juni 2026, misalnya, Rocky meminta Prabowo melakukan perubahan besar dengan merampingkan kabinet.

Kemudian pada 22 September 2026, kurang dari dua pekan sebelum masuk Wantimpres, Rocky kembali meminta perubahan mendasar atau radical break dalam pemerintahan.

Rocky juga mengkritik cara program seperti MBG dan koperasi diterjemahkan oleh pemerintah.

“Kalau saya kasih kritik MBG, koperasi dan segala macam, prinsipnya adalah saya ingin Prabowo menghasilkan kebijakan yang basisnya adalah genealogi dari konstitusi.”

Ia bahkan mengatakan bahwa apabila Prabowo belum mampu menghasilkan kebijakan berdasarkan kerangka tersebut, Presiden perlu terus didorong.

Artinya, posisi Rocky terhadap Prabowo lebih kompleks daripada sekadar “mendukung” atau “menentang”.

Dari Pengkritik Kekuasaan, Kini Resmi Jadi Penasihat Presiden

Perubahan paling konkret justru terjadi pada posisi kelembagaannya.

Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo resmi melantik 26 anggota Wantimpres, termasuk Rocky Gerung.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Pratikno ditunjuk sebagai Ketua, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, sedangkan Muhammad Qodari menjadi Sekretaris.

Setelah dilantik, Rocky menjelaskan bahwa Prabowo meminta Wantimpres menjalankan fungsi etis dengan melihat dampak kebijakan serta memberikan pertimbangan agar arah pemerintahan tetap sesuai dengan visi Presiden.

Rocky juga mengatakan Wantimpres akan melihat apakah kebijakan pemerintah berjalan sesuai janji Prabowo ketika berkampanye.

Posisi tersebut membuat Rocky kini tidak lagi hanya memberikan kritik dari luar lembaga negara, tetapi memiliki saluran resmi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Berapa Hak Keuangan Anggota Wantimpres?

Masuknya Rocky dan 25 tokoh lainnya ke Wantimpres turut memunculkan pertanyaan mengenai anggaran lembaga tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026, Ketua dan anggota Wantimpres memperoleh hak keuangan sebesar Rp76,5 juta setiap bulan. Peraturan tersebut berlaku sejak 27 Maret 2026.

Jika angka Rp76,5 juta dihitung terhadap 26 orang, maka nilai hak keuangannya menjadi sekitar:

Rp76,5 juta × 26 = Rp1,989 miliar per bulan.

Jika dibayarkan selama 12 bulan penuh kepada 26 orang, nilainya setara dengan sekitar Rp23,868 miliar per tahun.

Namun, angka tersebut merupakan perhitungan matematis berdasarkan 12 bulan penuh, bukan realisasi pengeluaran negara untuk tahun 2026, mengingat anggota Wantimpres baru dilantik pada 2 Oktober.

Perpres tersebut juga mengatur bahwa Ketua dan anggota Wantimpres memperoleh fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan fasilitas yang diberikan kepada menteri.

Nilai fasilitas itu tidak dapat langsung ditambahkan ke Rp76,5 juta karena besarnya bergantung pada komponen dan realisasi fasilitas masing-masing.

Jadi, Apakah Rocky Gerung Berubah?

Jika melihat catatan publiknya, memang terdapat perbedaan cara Rocky merespons pemerintahan Jokowi dan Prabowo.

Di era Jokowi, Rocky terkenal melalui kritik keras terhadap IKN dan Presiden hingga ucapannya memicu puluhan laporan polisi.

Di era Prabowo, ia mendukung gagasan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih serta akhirnya menerima posisi sebagai anggota Wantimpres.

Namun, fakta lain menunjukkan Rocky juga masih menyampaikan kritik terhadap kabinet dan beberapa aspek pelaksanaan kebijakan pemerintahan Prabowo.

Karena itu, menyimpulkan bahwa Rocky telah berubah dari “oposisi keras menjadi pembela pemerintah” belum menggambarkan keseluruhan rekam jejaknya.

Yang jelas berubah adalah posisinya: dari intelektual publik yang menyampaikan kritik sepenuhnya dari luar struktur negara, kini Rocky memiliki jabatan resmi dalam lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo.

Sobat Zona, menurut kalian, apakah masuknya seorang pengkritik pemerintah ke Wantimpres dapat memperkuat fungsi kontrol dari dalam, atau justru mengubah posisi kritis seorang intelektual publik?

Baca juga: Mahasiswa PTN Asal Jakarta Ditemukan Meninggal di Kos, Sempat Meringis Kesakitan