zonamahasiswa.id - Mahasiswa dan suaranya memang tidak pernah meleset. Aspirasi serta kritikannya yang tajam mampu membuat pejabat terkadang bungkam. Bukannya takut, tapi malas saja mencari gara-gara dengan mereka. Pasukannya satu Indonesia, sedangkan yang dilawan hanya terdiri dari segelintir orang saja.

Seperti halnya julukan 'King Lip of Service' yang dipersembahakan untuk Jokowi ramai, kini muncul titel baru untuk para pejabat tercinta 'King of Silent' a.k.a Ma'ruf Amin dan 'Queen of Ghosting' a.k.a Puan Maharani serta menjadi buah bibir di kalangan mahasiswa. Jadi, siapakah yang akan memenangkan panggung nominasi kategori titel pejabat terbaik?

Baca Juga: Dilema Vaksin Sudah Menyebar, Tapi Kuliah Daring Tetap Berjalan, Lalu PPKM Apa Kabar?

Cerita di Balik 'King of Silent'

Asal muasal semua ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) yang ikut-ikutan memberi julukan kepada dua pejabat tersebut. Sekumpulan mahasiswa tersebut tampaknya mengkritisi kinerja Ma'ruf Amin dan Puan Maharani.

'King of Silent' dimenangkan oleh Ma'ruf Amin menyoroti kinerjanya yang berdiam diri, sehingga pemerintahan terlihat tak seimbang. Mereka berharap kalau seharusnya mengisi kekosongan peran yang tidak bisa dilakukan oleh Jokowi. Lalu, jika saling menunggu serta tidak ada inisiatif, mau jadi apa negara kita?

Kemudian, diperkuat dengan nihilnya pak Ma'ruf di hadapan publik. Sehingga, membuat rakyatnya overthinking dan berujung penyematan titel 'King of Silent'. BEM Unnes mengkritisi Wapres yang terlalu menyangkut pautkan politik serta kebijakan kenegaraan dengan hukum Islam. Waduh pak, mohon maaf tapi kita hidup di negara multidimensi dan ada Pancasila yang menjadi landasan idiil.

Baca Juga: Dear Pak Presiden, Mahasiswa adalah Agen Perubahan, Jadi Suaranya Jangan Dibungkam

Cerita di Balik 'Queen of Ghosting'

Lain halnya dengan 'Queen of Ghosting' yang satu ini. Puan Maharani dan kinerjanya dinilai sedikit lemot, pasalnya RUU PKS tak kunjung disahkan. Apalagi sebagai Ketua DPR RI, perannya cukup vital dalam hal legislasi periode ini. Ditambah masa pandemi Covid-19 yang tidak tahu di mana ujungnya semakin mempersulit rakyat.

Ia tak berpihak pada rakyat yang merupakan kalangan kecil dan tidak berparadigma kerakyatan. Buktinya adalah UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker. Sebenarnya, yang paling urgent adalah RUU PKS, sebab negara wajib melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait.

Kekerasan seksual semakin merajalela di Indonesia sangat membuat masyarakat resah. Selain itu, baru-baru ini di media sosial viral kasus kekerasan seksual disertai harsh words, rape, dan revenge porn. Sehingga,diharapkan RUU PKS sebagai undang-undang yang dapat mencegah atau mengurangi kekerasan seksual. Karena, dalam substansi kebijakan sudah mencakup aspek pidana, aspek pemulihan dan upaya penghapusan kekerasan seksual.

Penyematan Titel Baru Ma'ruf Amin King of Silent, Puan Queen of Ghosting, Serasa Nomination Award Aja nih

Itulah ulasan mengenai julukan baru 'King of Silent' dan 'Queen of Ghosting' untuk dua pemangku jabatan paling vital di Indonesia. Cara untuk membalas kritikan tersebut adalah dengan memperbaiki kinerja sebagai bukti nyata kepada rakyat.

Semoga ulasan ini bermanfaat untuk Sobat Zona. Last but not least, jangan lupa untuk terus mengikuti update informasi seputar mahasiswa dan dunia perkuliahan dengan mengaktifkan notifikasi website zonamahasiswa.id. Sampai jumpa!

Baca Juga: Kontroversi Jokowi ‘The King of Lip Service’ Apakah Akan Menyaingi Ketenaran ‘The King of Fighters’?