zonamahasiswa.id - Baru-baru ini, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) berupaya memastikan subsidi energi tertutama bahan bakar minyak (BBM). Tentunya, pemerintah berusaha agar subsidi tersebut merata dan tepat sasaran.

Mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mampu belum menikmati adanya subsidi tersebut. Dengan ini, salah satu upaya Pertamina dengan memperketat penjualan subsidi BBM dan mewajibkan masyarakat melakukan registrasi terlebih dahulu.

Baca Juga: Fenomena Tren NGL Link di Instagram, Perlu Dicurigai atau Tidak?

Layanan MyPertamina Dikritik Publik

Masyarakat yang ingin menikmati subsidi tersebut, dapat melakukan registrasi di laman https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina. Registrasi tersebut harus dilukan masyarakat sebelum membeli BBM subsidi.

Sebelumnya, memang pemerintah telah menetapkan per 1 Juli 2022 sebegai uji coa langkah awal untuk pembelian BBM subsidi. Rencananya, uji coba tersebut akan dilakukan di beberapa kota atau kabupate yang tersebar di Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Melalui ini, Pertamina berharap dapat membuat penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Mengingat dalam laman atau aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan sistem yang akan menunjukkan pembeli berhak mendapatkan subsidi BBM ataupun tidak.

Namun, adanya kebijakan baru ini ternyata menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Terlebih banyak tokoh yang menyebut upaya pemerintah dan Pertamina sebagai 'pemaksaan' agar masyarakat mau membeli pertamax.

Sejalan dengan itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios)  Bhima Yudhistira melayangkan kritik pedas dengan menyebut upaya tersebut sebagai cara halus untuk memaksa masyarakat.

Terlebih menurutnya, subsidi yang diberikan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kurang mampu saja. Pemerintah dianggap tak memperdulikan nasib kelas menengah yang menurutnya terlalu dipaksa untuk membeli pertamax.

Ia mengatakan agar pemerintah mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan tersebut. Apalagi ia mengatakan pada pemerintah untuk tidak pelit subsidi karena dapat menghambat pemulihan perekonomian di Indoneia.

Bhima mengungkap masalah selanjutnya terkait data penerima subsidi yang dinilai belum siap. Hal tersebut tentu akan membuka jalan bagi mereka yang sebenarnya tidak berhak menerima subsidi BBM.

Sementara, Pengamat Minyak dan Gas (Migas) Komaidi Notonegoro menyebut kebijakan pemerintah dan Pertamina merupakan langkah rasional. Namun, ia mengatakan skema yang paling tepat adalah dengan menyalurkan langsung kepada masyarakat.

Meski demikian, tentu implementasi BBM subsidi di lapangan tak semudah yang dibayangkan. Sebab, hal tersebut akan menyebabkan masyarakat yang kurang melek teknologi merasa kesulitan. Belum lagi mereka yang tidak memiliki gawai untuk mengaksesnya.

Pemerintah Dianggap 'Paksa' Rakyat Lewat Layanan Terbaru MyPertamina

Itulah ulasan mengenai upaya pemerintah dan Pertamina yang dinilai publik sebagai 'pemaksaan' secara halus melalui kebijakan menggunakan layanan terbaru MyPertamina untuk mendapat BBM subsidi.

Semoga ulasan ini bermanfaat bagi Sobat Zona. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita seputar mahasiswa dan dunia perkuliahan, serta aktifkan selalu notifikasinya.

Baca Juga: Sering Nonaktifkan Kamera Saat Kuliah Daring, Ternyata Ada Penjelasan Psikologisnya lho