Berita

Begini Beda Sikap Pejabat Indonesia dengan Pejabat Luar Negeri saat Terbelit Kasus

Muhammad Fatich Nur Fadli 11 Juli 2024 | 16:11:21

Zona Mahasiswa - Setiap manusia tak luput dari khilaf dan kesalahan. Begitu pula dengan pejabat negara. Namun yang membedakan adalah moralitas serta sikap yang diambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Baca juga: Seorang Mahasiswa UNM Kritik Kebijakan Membeli Almamater untuk Mahasiswa Baru Berujung Diperlakukan Tidak Baik

Di beberapa negara, para pejabat yang tak becus tak segan untuk mundur dari jabatannya. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab moral atas ketidakmampuannya.

Sebagai contoh, di Swedia tahun 2017, Anders Ygeman langsung mundur dari jabatan Menteri Dalam Negeri setelah kebocoran data besar-besaran di Badan Transportasi Swedia.

Kasus lainnya saat Jenderal Tan Chuan-Jin mengundurkan diri sebagai Ketua Parlemen Singapura usai skandal perselingkuhannya terungkap ke publik pada 2023 lalu. Tak hanya itu, ia juga mengumumkan mundur dari dunia politik.

Mundur bukan aib atau lari dari tanggung jawab seperti banyak diungkapkan para pejabat kita sebagai alibinya dalam mempertahankan jabatannya. 

Pusat Data Nasional (PDN) Diserang Peretas: Apa yang Terjadi?

Pada Kamis, 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan peretas yang serius, menyebabkan data milik kementerian, lembaga, dan pemerintah tidak bisa dikembalikan. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan ransomware yang dikenal sebagai Brain Cipher. "Insiden ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware, dengan nama Brain Cipher ransomware," kata Hinsa dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemkominfo TV.

Ransomware adalah program jahat yang mengunci data di komputer dengan enkripsi. Pelaku biasanya meminta tebusan dalam jumlah tertentu untuk membuka kunci tersebut. Direktur Network dan IT Solutions Telkom, Herlan Wirjanako, menambahkan bahwa Brain Cipher ransomware mengunci data PDN dan meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp 131,2 miliar).

Warganet Mendesak Menkominfo Mundur

Terkait serangan ini, masyarakat meminta pejabat terkait untuk bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Melalui petisi di situs change.org, masyarakat mendesak Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur. Kemenkominfo dinilai bertanggung jawab atas keamanan data dan informasi, termasuk serangan ransomware pada PDN. Petisi yang digalang oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan bahwa Budi Arie Setiadi harus mundur dan meminta maaf secara terbuka. Selain itu, Kominfo dan BSSN juga diminta untuk mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara.

Kasus Serupa di Swedia

Pada tahun 2017, Swedia menghadapi dugaan kebocoran data sensitif negara yang berujung pada penggantian dua menteri. Perdana Menteri Swedia saat itu, Stefan Lofven, mencopot Menteri Dalam Negeri, Anders Ygeman, dan Menteri Infrastruktur, Anna Johansson, karena skandal tersebut. Dugaan kebocoran data ini diungkap setelah Badan Transportasi Swedia memutuskan untuk melakukan outsourcing data beberapa layanannya ke IBM Swedia. Kontrak tersebut gagal dan beberapa menteri mengetahui hal ini namun tidak segera memberitahu Perdana Menteri. Data sensitif yang bocor termasuk informasi tentang agen intelijen, personel militer, polisi, dan orang yang mengikuti program perlindungan saksi.

Bantahan dari Badan Transportasi, Panglima Militer, dan IBM

Dirjen Badan Transportasi Swedia yang baru, Jonas Bjelfvenstam, dan pihak IBM membantah adanya kebocoran data rahasia. Mereka menegaskan bahwa tidak ada indikasi data rahasia Swedia telah disebarluaskan. Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Swedia, Micael Byden, juga membantah laporan yang menyatakan bahwa daftar kendaraan militer Swedia bocor. IBM menyatakan bahwa mereka menangani privasi data dengan sangat serius, meskipun menolak berkomentar lebih lanjut tentang kedalaman pelanggaran data tersebut.

Serangan ransomware pada PDN menunjukkan betapa pentingnya keamanan siber dalam menjaga data pemerintah dan institusi. Masyarakat menuntut tanggung jawab dari pejabat terkait dan meminta audit menyeluruh terhadap sistem keamanan. Kasus serupa di Swedia mengingatkan kita akan dampak serius dari kebocoran data sensitif dan perlunya transparansi serta tindakan tegas dalam menangani insiden semacam ini.

Begini Beda Sikap Pejabat Indonesia dengan Pejabat Luar Negeri saat Terbelit Kasus

Semoga ulasan ini bermanfaat bagi Sobat Zona. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita seputar mahasiswa dan dunia perkuliahan, serta aktifkan selalu notifikasinya.

Baca juga: Masih Menjadi Misteri! Kematian Afif Maulana di Padang, Disiksa Polisi atau Loncat ke Sungai?

Share:
Tautan berhasil tersalin

Komentar

0

0/150